Unduh Aplikasi

Struktur BPMA Banyak Diisi Orang Non Disiplin Ilmu Migas

Struktur BPMA Banyak Diisi Orang Non Disiplin Ilmu Migas
Kantor BPMA. Foto: BPMA.go.id

BANDA ACEH - Struktur organisasi di Badan Pengelola Migas Aceh (BPMA) secara umum dinilai belum diisi oleh orang-orang yang menguasai ilmu tentang minyak dan gas bumi. Bahkan jenjang pendidikan mayoritasnya baru strata 1 (S1).

Gerakan Anti Korupsi (GeRAK) Aceh melihat, secara garis besar struktural saat ini, dari jabatan yang diemban kebanyakan tidak dilatarbelakangi pendidikan migas.

"Kami hitung persentasi yang non latar belakang migas seperti teknik mesin dan lain sebagainya mengisi jabatan di BPMA. Kalau mereka menyatakan diri mantan pekerja migas apakah memang mengisi jabatan pada sektor migas," kata Koordinator GeRAK Aceh, Askhalani kepada AJNN, Selasa (7/1).

Askhalani menyampaikan, pejabat di BPMA harus memiliki ilmu yang berkaitan dengan migas. Dilihat dari struktur saat ini, sebagian besar Deputi memang sudah S2, namun tidak berhubungan dengan ilmu migas.

"Harusnya dicari orang yang memiliki ilmu tinggi sekelas doktor, profesor. Itu akan memberi catatan terbaik agar BPMA menjadi lembaga yang berhubungan langsung dengan investasi yang sedang digalakkan Pemerintah Aceh," ujarnya.

ia menyarankan jika merekrut pekerja, maka harus yang mempunyai kualifikasi bagus. Jangan hanya sekedar melakukan rekrutmen saja. Apalagi BPMA merupakan badan otoritas yang setera dengan BP Migas ditingkat nasional.

"Jadi kalau orang yang mengisi itu tidak sejalan dengan ilmu migas, bagaimana menjadikan BPMA sebagai lembaga yang berbicara investasi migas di Aceh," tutur Askhalani.

Kata Askhalani, dalam hal menjalankan regulasi pemerintah terutama terkait sistem pengganggaran, maka harus dilatarbelakangi birokrasi.

Tak hanya itu, Askhalani juga meminta BPMA yang lahir atas dasar UUPA harus terbuka atas capaian kinerja selama ini, dan harus diumumkan ke publik sebagai pertanggungjawaban terhadap amanah pengelolaan migas di Aceh.

"Jika terus seperti ini, kalau berharap industri hulu dan mewajibkan Aceh menjadi wilayah investasi migas, maka hampir tidak masuk akal," ujarnya.

Komentar

Loading...