Unduh Aplikasi

Stempel Gubernur di Pemkab Pidie, Praktisi Hukum: Ini Bisa Masuk Ranah Pidana

Stempel Gubernur di Pemkab Pidie, Praktisi Hukum: Ini Bisa Masuk Ranah Pidana
Suasana sidang paripurna penyampaian LKPJ di DPRK Pidie

PIDIE - Prkatisi hukum di Kabupaten Pidie angkat bicara menyangkut stempel Gubernur Aceh pada tandatangan Wakil Bupati Pidie dalam pidato laporan LKPJ Kepala Daerah Kabupaten Pidie tahun anggaran 2018.

"Pemerintah harus melakukan kroscek dimana lobang jalannya administrasi pemerintahan kerena seharusnya yang digunakan stempel bupati, tapi kok jadi stempel gubernur," kata Praktisi hukum di Kabupaten Pidie, Muharramsyah kepada AJNN, Kamis (20/6).

Kata dia, hal tersebut membuktikan bahwa ada oknum-oknum di Pemerintahan Kabupaten Pidie, apakah dari Aparatur Sipil Negara (ASN) maupun anak bakti atau tenaga honorer yang membuat stempel gubernur dan menyimpanya.

"Bagi saya dalam konsep bernegara dan konsep pemerintahan itu bisa dianggap sebuah kelalaian. Saya pikir Pemerintah Pidie harus segera mengevaluasi untuk dilakukan investigasi dan mencari dimana bolong sistem administrasi di pemerintahan," ujarnya.

Menurut Muharam, keberadaan stempel Gubernur Aceh di Pemerintah Pidie itu bisa masuk ranah tindak pidana kerena dianggap menggandakan stempel negara atau stempel pemerintahan.

Hal itu juga termasuk domain aparat penegak hukum untuk menyelidikinya.

"Itukan bentuk legalitas dari sebuah pemerintahan dalam konsep sistem administrasi pemerintahan atau negara," kata Muharram.

Dikatakan Muharam, Pemerintah Pidie juga harus memberikan sanksi administratif terhadap oknum di jajarannya yang terlibat, supaya menjadi pelajaran bagi yang lainya karena tugas yang dijalankan adalah sistim pemerintahan bukan sistim rumah tangganya.

"Saya pikir Pemerintah Pidie harus menyelesaikan sendiri karena di internal pemerintahan dengan melakukan penelusuran terhadap oknum yang melakukan hal tersebut," tandasnya.

iPustakaAceh

Komentar

Loading...