Unduh Aplikasi

Staff Khusus Erick Thohir Dilaporkan ke Polda Aceh

Staff Khusus Erick Thohir Dilaporkan ke Polda Aceh
Foto: Ist

BANDA ACEH - Staff khusus Erick Thohir di Kementrian Badan Usaha Milik Negara (BUMN), Arya Sinulingga dilaporkan ke Polda Aceh pada Senin, (15/11) pukul 14.00 WIB atas kasus pencemaran nama baik dan menyebar berita bohong.

Pelaporan Arya Sinulingga dilakukan oleh Dewan Pimpinan Daerah Posko Perjungan Rakyat (DPD Pospera) Aceh dan diterima oleh Ditreskrimsus Subdit Siber Polda Aceh bernomor STTLP/299/XI/YAN.2.5/2020/SPKT.

Wakil Sekretaris Pospera Aceh, Alfarabi yang mewakili pelapor mengatakan, Arya Sinalungga sudah melakukan pencemaran nama baik, dan menyebarkan berita bohong terkait tuduhannya kepada Pospera.

Krinologis kejadiannya sebagaimana keterangan pelapor, Simson Simanjuntak (Saksi I) membagikan link berita cnbcindonesia.com di media whatsapp group "MEMBANGUN NEGERI" yang berjudul "Pak Erick,  Rugi PT TIMAH Q3 Naik 45%  jadi 255 M" dan kemudian link media tersebut dibalas oleh Arya Sinulingga yang menyinggung nama Organisasi Pospera dengan kalimat "Banyak perusahaan yang komisarisnya Pospera selama 5 tahun pada rugi semua...bikin pusing memang".

Baca: Dinilai Fitnah Pospera, Arya Sinulingga Didesak Minta Maaf

Setelah seluruh pengurus Pospera baik ditingkat Nasional dan daerah mendengar kejadian tersebut, maka pada tanggal 9 November 2020 melalui Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Pospera menggelar konferensi pers dan menyampaikan bahwa apa yang disampaikan oleh terlapor telah merusak nama baik lembaga Pospera dan meminta terlapor menyampaikan klarifikasi dan permintaan maaf selama 3x24 jam kepada DPP Pospera, namun sampai dengan batas waktu yang ditentukan Arya Sinulingga belum mnyampaikan klarifikasi dan permintaan maaf.

"Oleh sebab itu kami melapor saudara Arya Sinulingga ke Polda Aceh. Atas penyebaran berita bohong serta fitnah yang menyebabkan rusaknya nama baik Pospera serta rekan-rekan komisaris berasal dari Pospera, maka kami menilai Arya Sinulingga melakukan dugaan pelanggaran Pasal 27 ayat (3) Jo. Pasal 45 ayat (3) Jo. Pasal 28  ayat (2) UU ITE serta Pasal 311 KHUP dan dapat diproses secara hukum yang berlaku," tutup Alfarabi

Komentar

Loading...