Unduh Aplikasi

SP3 Kasus KIP Pijay Jadi Preseden Buruk dalam Metode Pemberantasan Korupsi di Aceh

SP3 Kasus KIP Pijay Jadi Preseden Buruk dalam Metode Pemberantasan Korupsi di Aceh
Koordinator GeRAK Aceh, Askhalani. Foto: Ist

PIDIE JAYA - Gerakan Anti Korupsi (GeRAK) Aceh menilai kasus Surat Perintah Penghentitan Penyidikan (SP3) perkara korupsi pada Komisi Independen Pemilihan (KIP) Pidie Jaya tergolong unik. Pasalnya di awal penyidikan perkara yang ditangani Kejaksaan Negeri (Kajari) Pidie Jaya itu seolah kasus ini akan menjadi prioritas.

"Di awal begitu sangat bersemangat dan seolah-olah kasus ini akan menjadi prioritas yang membuat publik menaruh harapan besar dan bagitu berjalan ternyata di SP3 (Surat Perintah Penghentian Penyidikan), dan ini menunjukkan bahwa metode penyidikan perkara korupsi benar-benar tidak dipahami secara utuh dan terkesan hanya show, seharusnya perlu dipahami bahwa kejahatan tindak pidana korupsi adalah extra ordinary crime (kejahatan luar biasa)," kata Koordinator GeRAK Aceh, Ashkalani kepada AJNN, Kamis (7/1).

Menurutnya, butuh analisa khusus pada saat perkara ini akan ditindak lanjuti, terutama melihat bukti-bukti kuat apakah perkara ini terpenuhi unsur yang cukup atau hanya perlu dilakukan pendalaman materi audit oleh Aparat Pengawasan Internal Pemerintahan (APIP), kemudian kerugian dikembalikan,

"Jadi tidak perlu tergopoh-gopoh menyidik perkara, tapi begitu didalami ternyata kerugian negara lebih kecil dibandingkan dengan biaya yang dikeluarkan negara untuk melakukan penyidikan dan penyelidikan sampai perkara berketetapan hukum tetap," katanya.

Kemudian, lanjut Ashkal, terkait alasannya karena jumlah yang dikorupsi kecil, ia mempertanyakan, sebenarnya sejauh mana kasus bisa diperkarakan.

"Apakah ini tidak jadi preseden buruk bagi prilaku korupsi, jika hanya ditentukan dengan nilai rupiah," kata Askhalani

"Jika merujuk pada aspek korupsi, maka perbuatan korupsi sekecil apapun tetap dipandang sebagai sebuah kejahatan luar biasa, teroganisir dan sistematis, jadi karena ini kejahatan luar biasa maka tidak boleh dilihat jumlah angka yang dikorupsi," tambah Askhalani.

Baca: Kerugian Negara Kecil, Kejari Hentikan Penyidikan Kasus Korupsi KIP Pijay

Pengacara muda itu menegaskan, selama kejahatan itu dilakukan dengan sengaja, maka unsur perbuatan melawan hukum terpenuhi dan tidak boleh pilah pilih. 

"Jika model perkara seperti yang dilakukan oleh Kejari Pidie Jaya ini, maka akan berimbas ke depan, dimana orang akan cenderung melakukan perbuatan korupsi bersama-sama dan jika tidak terbukti, aman, jika terbukti tinggal kembalikan anggaran. Dan ini akan menjadi preseden buruk dalam metode pemberantasan korupsi di Indonesia khususnya di Aceh," terang Ashkal.

Askhal juga mempertanyakan bagaimana langkah yang harus diambil terkait penegakan hukum agar ke depan kasus-kasus seperti KIP Pidie Jaya tidak terulang kembali walau nilainya kecil.

Menurutnya lagi, perlu pemahaman utuh kepada Aparat Penegak Hukum (APH) bahwa sebelum melakukan penyidikan pada satu objek perkara harusnya dilakukan di sub koordinasi dengan APIP di daerah, dan berikan waktu 60 hari untuk menghitung kerugian dan menelaah terhadap objek perkara.

Jika sudah ditemukan adanya unsur perbuatan dan melawan hukum atau kerugian negara yang pasti baru perkara ditindaklanjuti,

"Sedang kasus KIP Pidie Jaya ini tergolong kasus tergopoh-gopoh untuk show karier, sehingga begitu tidak sesuai maka akan jadi masalah baru. Seharusnya metode pemberantasan korupsi yang paling jitu adalah dengan metode operasi tangkap tangan (OTT) karena begitu cukup dua alat bukti yang cukup perkara langsung ditingkatkan ketahap penyelidikan," tutup Askalani.

Komentar

Loading...