Solar Subsisi Masalah Besar Pemerintahan Jokowi

Solar Subsisi Masalah Besar Pemerintahan Jokowi
Salamuddin Daeng. Foto: Net

Oleh : Salamuddin Daeng

Kelangkaan BBM jenis solar dalam beberapa pekan terakhir  telah menimbulkan keresahan masyarakat.  Kelangkaan solar terutama solar subsidi yang diperuntukkan untuk kebutuhan angkutan umum, angkutan sembako, transportasi umum darat dan laut,  telah menimbulkan kepanikan.  

Seperti yang dilansir oleh media massa, ada ribuan kendaraan antre berjam jam di berbagai wilayah tanah air, di sumatera, jawa dan kalimantan serta sulawesi agar memperoleh jatah solar subsidi. 

Berbagai spekulasi pun  muncul mengenai penyebab kelangkaan solar.  Di kalangan pengamat migas memiliki pendapat yang berbeda, ada yang menyebutkan  bahwa kelangkaan solar subsidi ini dikeranakan oleh kuota yang terbatas. 

Ada juga yang berpandangan bahwa ini bukan masalah kuota, namun karena sistem penyaluran solar subsidi yang salah. Pembagian kuota solar berdasarkan SBPU yang dilakukan oleh Badan Pengatur Hilir (BPH) Migas menjadi penyebab antean panjang di SBPU dan memicu kepanikan di tempat tempat tertentu. 

Namun  ada juga pihak yang berpandangan bahwa ada upaya untuk membesar - besarlkan isu ini karena ada kelompok yang menghendaki impor solar ditambah. 

Pihak Pertamina sendiri menyatakan bahwa stok  BBM Solar subsidi dalam keadaan cukup. Sepanjang semester I 2021, tercatat sebesar 37.813 kililoter per bulan dan terus meningkat sehingga mencapai 17 persen pada September atau sekitar 44.439 kiloliter.  

Sementara BPH migas menyatakan telah melakukan relaksasi  kuota solar SPBU. Kemungkinan besar maskudnya  agar solar dipindahkan dari SPBU yang sepi ke yang rame.  Sementara sistem kuota solar per SPBU tetap sama dan peraturan BPH tentang ini tidak diubah, padahal ini juga biang masalah kelangkaan.  

Namun yang jelas kelangkaan solar masih berlangsung dan masih terus menghantui masyarakat. Konon katanya kalau dibandingkan dengan kuota solar seluruh tanah air, tampaknya kuota solar dalam keadaan cukup.  

Realitasnya hingga saat ini antrean solar masih saja berlangsung. Jika ini terus berlanjut maka bisa menjadi masalah politik dan sosial. Pemerintah dapat disalahkan karena tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagaimana yang diamanatkan UU dengan baik dan benar.

Subsidi itu Kewajiban Pemerintah

Subsidi BBM termasuk solar adalah amanat UU Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).  Oleh karena itu, suksesnya penyaluran subsidi merupakan indikator keberhasilan pelaksanaan UU APBN. 

Sebalilknya kegagalan dalam penyaluran subsidi merupakan kegagalan dalam pelaksanaan UU APBN. Lebih jauh lagi kegagalan dalam penyaluran subsidi pada tingkat tertentu merupakan pelanggaran terhadap UU APBN. 

Presiden dan para pembantu presiden adalah pelaksana APBN.  Mereka  adalah eksekutif yang bertanggung jawab penuh dan wajib melaksanakan APBN. Jika presiden terbukti melanggar UU APBN makan presiden bisa dimakzulkan. 

Secara non formil kegagalan pemerintah dalam menyalurkan subsidi BBM dapat memicu gejolak sosial di masyarakat, dan bisa berujung pada protes massa skala luas kepada pemerintah. 

Secara khusus subsidi BBM diatur dalam UU APBN Nomor 9 Tahun 2020 Tentang Anggaran Pendapatan dan belanja Negara Tahun Anggaran 2021. Dalam Pasal 16 ayat (1) Program Pengelolaan Subsidi dalam Tahun Anggaran 2O2l direncanakan sebesar Rp175,3 Triliun lebih.

Baca Selanjutnya...

Komentar Pembaca

Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE.
Loading...

Berita Terkini