Unduh Aplikasi

Soal Pilkada, Akademisi: Aceh Harus 2022, Jangan 2024

Soal Pilkada, Akademisi: Aceh Harus 2022, Jangan 2024
Ilustrasi. Foto: Net

BANDA ACEH - Pemerintah Pusat baru saja menolak revisi Undang-undang Pemilu dan tetap melaksanakan Pilkada, Pileg dan Pilpres serentak di tahun 2024. Kemudian meniadakan Pilkada 2022, 2023 yang nantinya setiap kepala daerah yang habis masa jabatannya dijabat oleh pelaksanan tugas.

Ketua Lembaga Pengabdian, Pendidikan, Pelatihan dan Pengembangan Masyarakat (LP4M), Universitas Muhammadiyah (Unmuha) Taufik Abdul Rahim mengatakan konsekuensinya pilkada di Aceh harus tepat dilaksanakan pada 2022.

Sebab, kata Taufik, jika Pilkada Aceh dilaksanakan pada 2024 dan gubernur dijabat oleh pelaksana tugas, kebijakan-kebijakan strategis yang dikeluarkan sama sekali tidak efektif.

"Plt itu posisinya sangat lemah. Untuk kebijakan-kebijakan yang penting dan strategis untuk rakyat itu tidak terlaksana dengan baik," kata Taufik sama ditemui AJNN di Unmuha, Selasa (2/2/2021).

Terlebih, lanjut Taufik, keharmonisan antara Plt dan DPRA tidak terlalu berjalan lancar.

"Itu belum tentu sejalan nanti. Apa ada dominasi politik antara eksekutif dan legislatif, itukan akan kisruh lagi persoalannya," jelasnya.

Seharusnya, kata Taufik, Pemerintah Aceh dan DPRA harus segera melakukan konsultasi politik ke Pemerintah Pusat meskipun Aceh punya kekhususan dan keistimewaan.

"Kita yakinkan mereka. Jadi argumentasi elit politik Aceh harus aktif untuk meyakinkan pemerintah pusat bahwa Aceh akan melaksanakan pilkada 2022," ungkapnya.

Hal serupa juga dikatakan oleh Pengamat Politik Universitas Syiah Kuala, (USK) Efendi Hasan. Ia mengatakan, terkait pembatalan RUU Pemilu banyak menimbulkan pro kontra di tingkat nasional. Namun Aceh terkecuali dari hal tersebut.

"Aceh terkecuali terkait pembatalan RUU Pemilu itu. Karena Aceh punya landasan dan aturan tersendiri dalam UUPA," kata Efendi kepada AJNN, Senin (2/2/2021).

Selain memiliki UUPA, kata Effendi, Aceh juga memiliki Qanun Pilkada nomor 12 tahun 2016 juga menjelaskan bahwa Pilkada Aceh harus dilaksanakan tahun 2022.

Saat KIP Aceh menetapkan tahapan pilkada, ia mengaku keberatan. Sebab, kata Taufik, ketika terjadi pembahasan RUU Pemilu di Pemerintah Pusat, pihak esksekutif dan legislatif seharusnya segera melakukan pendekatan.

"Karena upaya-upaya itu perlu. Masalahnya sekarang ada upaya pembiaran baik itu dari Pemerintah Aceh dan DPRA," ungkapnya.

Sebab, ia melihat hingga saat ini Pemerintah Aceh dan DPRA tidak pernah melakukan pendekatan ke Pemerintah Pusat. Jika hanya bergantung pada KIP Aceh, kewenanangan KIP sendiri hanya sebagai penyelenggara. Bukan pemberi keputusan.

"Melakukan komunikasi politik dengan Pemerintah Pusat itu ialah DPRA dan Pemerintah Aceh. Bukan KIP Aceh," jelasnya.

"Nah seharusnya, setelah ada kepastian dari pemerintah pusat, baru KIP Aceh menetapkan tahapan. Jangan hanya semangat 45 saja," lanjutnya.

Sementara itu, Anggota Komisi I DPRA, Fuadri saat dikonfirmasi AJNN, Senin (1/2) mengatakan, meskipun pemilu itu tidak diatur secara khusus tentang teknisnya, namun dalam UUPA diatur bahwa Pemerintah Aceh berkewajiban untuk melaksanakan Pilkada lima tahun sekali.

Baca: Pelaksanaan Pilkada, DPRA Minta Pemerintah Pusat Jaga Kekhususan Aceh

"Saya pikir regulasinya juga sudah cukup kuat," ucapnya.

Atas dasar tersebut, lanjutnya, pihaknya tetap menginginkan Pilkada Aceh itu tetap jatuh pada tahun 2022.

"Saat ini kita sedang melalui jalur koordinasi dengan Kemendagri, KPU RI dan DPR RI," ujarnya.

Saat AJNN menanyakan jika saat koordinasi nanti Kemendagri menolak wacana Pemerintah Aceh melakukan pilkada 2022, ia mengatakan, saat pihaknya tak ingin berandai-andai.

Tugas Pemerintah Aceh dan DPRA, lanjutnya, mempertahankan regulasi yang ada. Persoalan ada jadwal yang tergeser, kata Fuadri, tergantung dari Pemerintah Aceh dan DPRA membangun komunikasi dengan Mendagri dan KPU RI.

"Kalau tahapan saya pikir tidak ada masalah lagi. Tinggal jadwalnya saja yang harus disepakati. Apakah Pilkada ini dilakukan 2022 atau ada pergeseran waktu pelaksaannya. Kita menunggu perkembangan terbaru,"pungkasnya.

Ketua Komisi Independen Pemilihan (KIP) Aceh, Samsul Bahri mengatakan, meskipun saat ini Pemerintah Pusat sudah menolak RUU Pemilu dan bersikeras melaksanakan pemilu serentak pada 2024, ia mengatakan pihaknya akan tetap melanjutkan tahapan pilkada Aceh.

"Insyaallah tetap berjalan. Kami sebagai penyelenggara patuh dan tunduk pada undang-undang," kata Samsul kepada AJNN, Minggu (31/1/2021).

Komentar

Loading...