Unduh Aplikasi

Soal Konflik Lahan, Dewan Subulussalam Temui Komisi II DPRA

Soal Konflik Lahan, Dewan Subulussalam Temui Komisi II DPRA
Pertemuan anggota DPRK Subulussalam dengan Komisi II DPRA, Selasa, 23 Juni 2020. Foto: Ist.  

BANDA ACEH - Konflik lahan antara masyarakat dengan perusahaan sawit di Subulussalam tak kunjung selesai. Menyikapi persoalan tersebut, anggota Dewan Perwakilan Rakyat Kota (DPRK) setempat temui Komisi II DPRA, Selasa (23/6).

Kedatangan anggota Komisi A DPRK Subulussalam, Bahagia Maha itu guna melakukan koordinasi terkait permasalahan persengketaan atau konflik lahan kebun masyarakat dengan beberapa Hak Guna Usaha (HGU) yakni PT MSSB, PT Laot Bangko dan PT BDA.

"Dimana persoalan lahan masyarakat diduga diserobot oleh perusahaan HGU tersebut tanpa mempedulikan jeritan masyarakat disekitarnya," kata Bahagia Maha kepada AJNN usai bertemu Komisi II DPRA, Selasa (23/6).

Bahagia mengatakan, penyelesaian persengketaan lahan masyarakat dengan HGU PT MSSB itu sedang saat ditangani pemerintahan setempat. Tetapi, pihak perusahaan tidak peduli dan terus mengelolanya.

Bahkan, kata Bahagia, kalau masyarakat kedapatan bekerja di tanah sendiri yang saat ini sedang bermasalah itu, perusahan bakal melaporkannya ke pihak berwajib.

"Sementara pihak perusahaan terus mengelola dan mengambil hasil buah sawit di lahan yang sedang ditangani pihak Pemko Subulussalam itu," ujar politikus PAN itu.

Selain itu, lanjut Bahagia, masalah lain juga terjadi di kawasan HGU PT Asdal Prima. Dimana, Pemko Subulussalam tidak membolehkan masyarakat Gampong Suak Jampak Kecamatan Rundeng untuk memakai atau melintasi jalan di areal HGU tersebut. Kecuali saat hari pekan mingguan saja.

"Sementara untuk menuju ke Gampong Suak Jampak tidak ada jalur lain, terkecuali harus memutar kejalan Titi Ubin menuju Krung Luas Aceh Selatan," ucap Bahagia.

Bahagia menambahkan, terkait konflik lahan ini, Pemerintah Kota Subulussalam sudah lelah memediasi persoalan itu, namun tak kunjung selesai. Namun, perusahan terus menggarap lahan di sana.

"Penyelesaian masalah ini sebenarnya sudah ditindaklanjuti pada Maret 2020 lalu, namun karena Covid-19 ini jadi tertunda-tunda," imbuh Bahagia.

Dirinya menyampaikan, semua persoalan itu sudah dipaparkan ke Komisi II DPRA. Bahagia berharap legislatif Aceh dapat membantu penyelesaian masalah tersebut.

Ketua Komisi II DPRA, Irpannusir menyambut baik kedatangan anggota DPRK Subulussalam ini. Pihaknya berjanji akan segera turun ke Subulussalam guna mendengar langsung aspirasi masyarakat di sana terkait konflik lahan tersebut.

"InsyaAllah nanti kita akan turun langsung ke Subulussalam untuk bertemu masyarakat, sehingga kita dapat mendengarkan langsung persoalan konflik lahan masyarakat dengan beberapa HGU di sana," tutur Irpannusir.
 
 
 

Komentar

Loading...