Unduh Aplikasi

Soal BBM, pengusaha kapal di Aceh merasa didiskriminasikan Jokowi

Asosiasi Pengusaha Kapal Ikan Aceh (APKI) Aceh menilai Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 191 Tahun 2014 Tentang Penyediaan, Pendistribusian dan Harga Jual Eceran BBM dianggap masih prematur. Sebab belum ada sosialisasi secara masif pada nelayan, khususnya di Aceh membuat nelayan keberatan.

Ketua APKI Aceh, Tarmizi mengatakan, Perpres tersebut membuat nelayan maupun pengusaha kapal yang mempunyai kapal di atas 30 GT merugi, karena tidak dibenarkan memakai BBM bersubsidi. Ada 545 boat nelayan di Aceh yang di atas 30 GT terancam tidak bisa melaut.

"Di Aceh kan tidak ada industri perikanan. Berbeda dengan daerah lain yang sudah ada industri perikanan, tulang ikan pun masih punya nilai ekonomis, berbeda dengan kita di Aceh," kata Tarmizi, Kamis (5/3) di Banda Aceh.

Dia menilai Perpres tersebut tidak sesuai diterapkan di Aceh, karena nelayan masih belum memiliki industri. Akan tetapi semua nelayan di Aceh masih sebagai nelayan tradisional.

Tarmizi menyebutkan, peraturan itu sangat prematur diterapkan di Aceh, karena dibuat tanpa masa sosialisasi, khususnya untuk Aceh sebelum diterapkan. Sebab, aturan tersebut telah bertentangan dengan kearifan lokal yang menganut sistem bagi hasil antara pemilik boat dengan nelayan.

"Kita di sini berburu ikan, kalau berburu itu bisa dapat bisa enggak, kalau sudah dapat jangan senang dulu karena belum tentu laku disaat kita jual. Kita khawatirkan, apabila kondisi mencekam ini tidak berubah, kami akan alih usaha, yang namanya bisnis itu kita tidak mau bangkrut," jelasnya.

Sementara itu Kepala Pertamina Aceh, Aribowo mengatakan, Pertamina adalah perusahaan etentitas bisnis yang ditunjuk pemerintah untuk menyalurkan BBM pada masyarakat. Karena itu, Pertamina harus merespon apapun kebijakan pemerintah.

"Sekarang ada jenis-jenis bahan bakar yang tidak disubsidi lagi. Terkait hal ini, Pertamina sudah mensosialisasikan pada masyarakat sejak tiga bulan lalu. Pertamina sangat terikat dengan aturan dan kebijakan pemerintah," tutur Aribowo.

Dia mengakui, apabila suatu kebijakan diterapkan pasti akan menimbulkan resistensi, karena itu pihaknya memulai secara pelan-pelan. Lanjutnya, pihaknya telah memberikan tarif BBM terendah saat ini.

Kendati demikian, dia berjanji akan memberikan harga khusus bagi nelayan. "Kalau diberlakukan harga minyak tidak disubsidi, itu nelayan akan teriak, makanya kami mulai pelan-pelan, saat ini kita hanya bisa memberikan diskon saja," tutupnya.

MERDEKA

Komentar

Loading...