Unduh Aplikasi

SKPA Tanpa Inovasi, Minta Tunggangan Baru Hingga Rp 100 Miliar

SKPA Tanpa Inovasi, Minta Tunggangan Baru Hingga Rp 100 Miliar
Kantor Gubernur Aceh. Foto: Net

BANDA ACEH - Provinsi Aceh, berada di peringkat ke 34 dari seluruh provinsi yang ada di Indonesia. Mirisnya, daerah yang dikenal dengan negeri syariat Islam ini memperoleh predikat belum mengisi data sehingga indeks nilai juga zonk (kosong).

 

Hal itu sesuai dengan Keputusan Mendagri bernomor 002.6-415 tahun 2019, tertanggal 20 November 2019 tentang Penyusunan Hasil Pengukuran Indeks Inovasi Daerah pada Pusat Penelitian dan Pengembangan Kemendagri tahun 2019.

Melihat dari segi Satuan Kerja Perangkat Aceh 2019 tanpa inovasi, malah Pemerintah Aceh menganggarkan hampir Rp 100 miliar lebih Anggaran Pendapatan Belanja Aceh Perubahan (APBAP) 2019 untuk pembelian mobil dinas.

Hal itu berdasarkan temuan Lembaga Kajian Institute for Development of Acehnese Society (IDeAS), ada 172 unit mobil dinas yang dibeli melalui APBA dan APBA-P 2019, tersebar di 33 SKPA.

"Itu tidak termasuk pengadaan mobil ambulan, mobil pemadam kebakaran, mobil pustaka keliling, dan sebagainya yang tidak kami masukkan karena berkebutuhan khusus," kata Direktur IDeAS Munzami Hs.

Foto: Ist

Padahal, dilansir dari http://litbang.kemendagri.go.id/, daya saing saat ini menjadi salah satu parameter dalam konsep kota berkelanjutan. Tingkat daya saing suatu daerah juga menjadi salah satu ukuran kesejahteraan.

Baca: RP 100 Miliar APBA 2019 Dianggarkan untuk Beli Mobil Dinas

Pemerintah dalam beberapa regulasi juga menekankan pentingnya kepala daerah melakukan inovasi untuk mendorong efektivitas pelayanan publik, menciptakan nilai tambah, serta tetap terbuka pada persaingan domestik dan internasional.

Terlebih dalam hal daya saing, jika dibanding negara-negara lain, Indonesia saat ini berada di posisi yang jauh tertinggal. Global Competitiveness Index baru-baru ini merilis tingkat daya saing negara-negara di dunia untuk 2017. Dalam data tersebut Indonesia masih berada di peringkat ke 36 dari 136 negara.

Berkaitan dengan hal itu, untuk mendorong tingkat daya saing dan optimalisasi otonomi daerah, Badan Penelitian dan Pengembangan (BPP) Kemendagri, melalui Pusat Litbang Inovasi Daerah BPP Kemendagri akan mengukur tingkat inovasi di suatu daerah, melalui indeks inovasi daerah.

Kepala Pusat Litbang Inovasi Daerah BPP Kemendagri Syafrizal mengatakan, indeks inovasi daerah, selain mendorong daya saing daerah juga upaya untuk mewujudkan kemandirian daerah.

Karena melalui indeks inovasi akan dipetakan daerah-daerah mana saja yang inovatif. Kemudian daerah inovatif tersebut akan diberikan penghargaan nantinya melalui Innovative Government Award (IGA).

Komentar

Loading...