Unduh Aplikasi

SENGKARUT MUSEUM TSUNAMI ACEH

SK Gubernur Munculkan Dualisme Pengelolaan

SK Gubernur Munculkan Dualisme Pengelolaan
Rapat pembahasan MoU oleh Asisten III Gubernur Aceh, Saidan Nafi. Foto: Kompasiana

BANDA ACEH - Museum Tsunami Aceh selama ini dikelola melalui perjanjian kerja sama (MoU) antara Pemerintah Aceh dengan Badan Geologi Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM). Dibawah pengawasan dan tanggung jawab Badan Geologi Kementrian ESDM pengelolaan dan operasional museum berjalan lancar tanpa adanya kendala yang berarti.

Untuk membantu tugas Kepala Museum Geologi di bawah Badan Geologi Kementerian ESDM, maka diangkat seorang koordinator yang bertugas mendukung dan membantu kelancaran pengelolaan dan operasional Museum Tsunami Aceh. Terhitung 1 November 2016 Almuniza Kamal diangkat sebagai koordinator pengelolaan Museum Tsunami Aceh menggantikan Tomy Mulia Hasan yang mengundurkan diri.

Potongan SK Almuniza

Dalam SK Kepala Museum Geologi bernomor 083.K/73/KPA/BGS.M/2016 tentang Penggantian dan Pengangkatan Koordinator Museum Tsunami Aceh tersebut pada poin keenam disebutkan biaya yang ditimbulkan untuk Koordinator Pengelolaan Museum Tsunami Aceh, dalam melaksanakan tugas tidak menjadi beban pada DIPA Museum Geologi, Badan Geologi Kementrian ESDM. Artinya jabatan koordinator merupakan peran PNS sebagai tugas tambahan dalam bentuk pengabdian.

Potongan SK Almuniza

Sengkarut pengelolaan mulai muncul ketika terbitnya SK Gubernur Aceh Nomor 430/70/2018 tentang Penunjukan Koordinator Pengelola Museum Tsunami Aceh tanggal 28 Februari 2018 yang ditandatangani Irwandi Yusuf. Surat Keputusan tersebut menunjuk seorang sebagai koordinator serta wakil koordinator yang sebelumnya tidak ada. Menurut SK itu, koordinator dijabat Hafnidar, sedangkan wakil koordinator dijabat Wahyu Mulyani.

Potongan SK Gubernur

Terdapat beberapa kejanggalan dalam pengangkatan pengelola Museum Tsunami Aceh yang baru. Dimulai dari SK Gubernur tersebut berlaku surut. Dalam poin kelima SK Gubernur tersebut secara jelas dinyatakan bahwa SK Penunjukan Koordinator Pengelola Museum Tsunami Aceh itu mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan dinyatakan berlaku surut sejak tanggal 1 Januari 2018.

Potongan SK Gubernur

Sementara itu, dalam SK tersebut juga tidak disebutkan bahwa SK koordinator yang diterbitkan Badan Geologi Kementerian ESDM dicabut. Hal ini mengakibatkan terjadinya dualisme koordinator Museum Tsunami Aceh yang terjadi rentang waktu sejak 28 Februari 2018 hingga 7 Mei 2018.

Berbeda dengan jabatan koordinator sebelumnya yang merupakan peran PNS sebagai tugas tambahan dalam bentuk pengabdian. Koordinator dan wakil koordinator Museum Tsunami Aceh yang baru ini mendapatkan nominal gaji masing-masing sebesar Rp 4 juta.

Selain itu, dilihat dari MoU antara Badan Geologi Kemeterian ESDM, Pemerintah Aceh, Pemerintah Kota Banda Aceh dan Pemerintah Kabupaten Aceh Besar tentang Pengelolaan Museum, Situs dan Monumen Tsunami Aceh tanggal 7 Mei 2015, pada pasal 13 ayat (1) disebutkan bahwa MoU tersebut berlaku untuk jangka waktu 3 tahun terhitung mulai tanggal ditandatangani. Selanjutnya pada ayat (2) juga disebutkan jika salah satu pihak berkeinginan mengakhiri dan/atau memperpanjang MoU, maka pihak tersebut wajib memberitahukan maksudnya secara tertulis kepada pihak lainnya paling lama 3 (tiga) bulan sebelum keinginan diakhir atau diperpanjangnya perjanjian kerjasama.

Berdasarkan hal tersebut, maka MoU terkait pengelolaan Museum Tsunami Aceh seharusnya berakhir pada 7 Mei 2018. Adapun jika salah satu pihak berkeinginan untuk mengakhiri perjanjian kerjasama dimaksud maka pihak tersebut sudah menyurati pihak lain secara tertulis pada 7 Februari 2018.

Notulen 15 Maret

Fakta lain bahwa rapat koordinasi tentang pengelolaan Museum Tsunami Aceh baru dilaksanakan pada 16 Maret 2018, dipimpin oleh Asisten Administrasi Umum Setda Aceh Saidan Nafi, padahal ini seharusnya menjadi tupoksi yang melekat pada Asisten Perekonomian dan Pembangunan Setda Aceh. Salah satu isi kesimpulan rapat tersebut Pemerintah Aceh akan membuat surat resmi terkait keputusan Pemerintah Aceh tidak memperpanjang lagi MoU dengan Badan Geologi terkait pengelolaan Museum Tsunami Aceh.

 Notulen 16 Nov

Padahal, pada 16 November 2017 telah diadakan rapat koordinasi terkait pengelolaan museum, situs dan monumen tsunami Aceh yang diadakan di Hotel Kryad Banda Aceh. Rapat tersebut dihadiri Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Aceh Reza Fahlevi, Dinas ESDM Aceh, Badan Pengelolaan Keuangan (BPK) Provinsi Aceh, Sekretariat Badan Geologi, Museum Geologi, dan Koordinator Museum Tsunami Aceh. Salah satu hasil dari pembahasan saat itu adalah Pemerintah Aceh menginginkan perpanjangan MoU terkait pengelolaan Museum Tsunami Aceh.

Surat Badan Geologi

Badan Geologi Kementerian ESDM juga telah menanggapi rapat koordinasi terkait pengelolaan museum, situs dan monumen tsunami Aceh yang diadakan di Hotel Kryad Banda Aceh tersebut. Hal ini berdasarkan surat bernomor 6844/04/SBG/2017 tertanggal 7 Desember 2017, yang pada prinsipnya Badan Geologi menyetujui pengajuan perpanjangan perjanjian kerjasama Museum Tsunami Aceh.

Komentar

Loading...