Unduh Aplikasi

KASUS KORUPSI DAMKAR

Siti Maryami Divonis Empat Tahun

Siti Maryami Divonis Empat Tahun
Terdakwa Korupsi Damkar, Siti Maryami berbicara dengan kuasa hukumnya usai persidangan.

BANDA ACEH - Siti Maryami salah satu terdakwa korupsi pengadaan mobil pemadam kebakaran (Damkar) modern divonis empat tahun penjara karena terbukti bersalah telah melakukan tindak pidana korupsi.

Putusan tersebut dibacakan Majelis Hakim yang diketuai T Syarafi dibantu anggota, Faisal Mahdi dan Mardefni pada persidangan di pengadilan Tipikor Banda Aceh, Kamis (26/10).

Baca: Baca Nota Pembelaan, Terdakwa Damkar Menangis

Selain kurungan badan, mejelis hakim juga menvonis Maryami selaku Kuasa Penguna Anggaran/Pejabat Pembuat Komitmen (KPA/PPK) di Dinas Pendapatan dan Kekayaan Aceh (DPKA) dengan hukuman denda Rp 200 juta subsider dua bulan penjara.

Vonis hakim tersebut lebih ringan dari tuntutan jaksa penuntut umum (JPU) Kejari Banda Aceh. Sebelumnya JPU menuntut terdakwa Siti Maryami dan tiga terdakwa lainnya masing-masing delapan tahun penjara.

Baca: Empat Terdakwa Kasus Damkar Dituntut Delapan Tahun Penjara

Dalam amar putusannya, terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan korupsi secara bersama-sama dengan tiga terdakwa lainnya dalam pengadaan Damkar senilai Rp 17,5 milliar tersebut.

"Kalau dilihat dari fakta sidang, dan bukti serta keterangan saksi-saksi, terdakwa dinyatakan bersalah telah melakukan korupsi secara bersama-sama dalam pengadaan damkar itu," kata ketua Majelis Hakim.

Terdakwa diputus bersalah melanggar Pasal 11 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 yang diubah menjadi Undang-Undang Nomor 20 Tahun 20 Tahun 2001 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi.

"Perbuatan terdakwa tidak mendukung program pemerintah dan masyarakat dalam memberantas korupsi," kata Majelia Hakim.

Namun, sebelumnya pendapat ketua Majelis Hakim berbeda dengan majelis anggota Mardefni. Ia menyatakan bahwa terdakwa tidak bersalah melakukan perbuatan hukum, sehingga harus dibebaskan dari tuntutan jaksa.

"Menurut pendapat saya, berdasarkan keterangan saksi ahli bahwa anggaran pengadaan mobil damkar sudah sesuai dan tidak menyebabkan kerugian negara, untuk itu terdakwa harus bebaskan dari segala tuntutan jaksa," kata Mardefni.

Setelah majelis hakim membacakan putusan. Selanjutnya majelis Hakim memberikan kesempatan kepada terdakwa apakah menerima putusan atau menempuh upaya banding atas putusan tersebut.

Komentar

Loading...