Unduh Aplikasi

Sidang Replik Kasus Korupsi Telur Ayam, Jaksa Tetap Pada Tuntutannya

Sidang Replik Kasus Korupsi Telur Ayam, Jaksa Tetap Pada Tuntutannya
Persidangan korupsi telur ayam. Foto; Tommy/AJNN  

BANDA ACEH - Jaksa Penuntut Umum (JPU) Kejari Aceh Besar tetap pada tuntutannya dan menolak seluruh pembelaan dari penasihat hukum terdakwa kasus korupsi hasil produksi telur ayam UPTD Balai Ternak Non Ruminansia (BTNR) Saree, Aceh Besar.

Tanggapan yang berjumlah tujuh lembar itu disampaikan Taqdirullah Jaksa Penuntut Umum Kejari Aceh Besar pada sidang lanjutan di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Banda Aceh, Selasa (8/9).

Kedua terdakwa, Ramli Hasan dan Muhammad Nasir hadir dipersidangan didampingi dua penasihat hukumnya. Sementara majelis hakim diketuai Dahlan didamping dua hakim anggota, Juanda dan Edwar.

Baca: Terdakwa Korupsi telur Ayam Minta Dibebaskan dari Dakwaan dan Tuntutan Jaksa

"Keberatan-keberatan yang diajukan tim penasehat hukum terdakwa, kami berpendapat bahwa alasan yang disampaikan kuasa hukum dalam pledoi bukan dijadikan alasan menyatakan terdakwa tidak terbukti melakukan tindak pidana korupsi," kata JPU.

Menurut JPU, dalam fakta persidangan, baik bukti maupun pernyataan saksi, kedua terdakwa secara sah dan meyakinkan menurut hukum melakukan tindak pidana korupsi.

"Seluruh saksi dan bukti yang telah kami ajukan pada persidangan telah cukup membuktikan perbuatan terdakwa," sebut JPU.

Karena itu, dia meminta majelis hakim menolak semua pembelaan terdakwa dan menyatakan kedua terdakwa terbukti bersalah sebagaimana tuntutan yang telah di bacakan pada persidangan sebelumnya.

"Apa yang kami sampaikan ini menjadikan bahan pertimbangan bagi hakim untuk mengambil keputusan," ungkapnya.

Sementara Junaidi kuasa hukum terdakwa Muhammad Nasir tetap pada dalil yang semula dinyatakan dalam pledoi dimana keseluruhan perbuatan kliennya justru telah menghasil pendapatan bagi negara melalui setoran PAD yang jumlah lebih dari 10 Miyar.

"Perbuatan klien kami melakukan arahan dan perintah pimpinannya yaitu kepala UPTD BTNR dan telah menyelamatkan negara dari potensi kerugian negara akibat ketiadaan pakan dan dan nutrisi pada saat dibutuhkan," kata Junaidi.

Selain itu, perbuatan Pengolola UPTD BTNR Dinas Peternakan Aceh yang melakukan pembelian pakan dan nutrisi untuk unggas atau ayam petelur dalam rangka tugas dan kewajiban untuk menyediakan pakan ternak.

"Apa yang dilakukan merupakan tanggung jawabnya sesusai amanat Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan," ungkap Junaidi kuasa hukum terdakwa Muhammad Nasir.

Sidang lanjutan akan dilaksanakan pada 22 September 2020 dengan agenda putusan dari majelis hakim.
 

Komentar

Loading...