Unduh Aplikasi

Sidang Replik Kasus Darmili, Jaksa Tetap Pada Tuntutannya

Sidang Replik Kasus Darmili, Jaksa Tetap Pada Tuntutannya
Terdakwa Darmili sedang berbicara dengan penasihat hukumnya. Foto; AJNN/Tommy

BANDA ACEH - Sidang dugaan korupsi pada Perusahaan Daerah Kabupaten Simeulue (PDKS) dengan terdakwa mantan Bupati Simeulue, Darmili kembali bergulir di Pengadilan Tipikor Banda Aceh. Dalam sidang tersebut Jaksa Penuntut Umum (JPU) membacakan replik, Rabu (18/12).

Dalam replik yang disampaikan JPU, Umar Assegaf kepada majelis hakim yang dipimpin Juanda, jaksa menolak pledoi atau nota pembelaan yang disampaikan oleh tim penasehat hukum terdakwa pada persidangan sebelumnya.

Baca: Darmili Minta Dibebaskan dari Tuntutan

"Keberatan-keberatan yang diajukan tim penasehat hukum terdakwa, kami berpendapat bahwa alasan yang disampaikan kuasa hukum dalam pledoi bukan dijadikan alasan menyatakan terdakwa tidak terbukti melakukan tindak pidana korupsi," kata JPU.

Menurut JPU, dalam fakta persidangan, baik bukti maupun pernyataan saksi, mantan Bupati Simeulue secara sah dan meyakinkan menurut hukum melakukan tindak pidana korupsi melanggar pasal 12e Undang-undang Republik Indonesia nomor 20 tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-undang nomor 31 tahun 1999 tentang tindak pidana korupsi.

"Seluruh saksi dan bukti yang telah kami ajukan pada persidangan telah cukup membuktikan perbuatan terdakwa," ujar JPU.

Sidang lanjutan mantan Bupati Simeulue Darmili akan dilanjutkan dua hari kedepan dengan agenda tuntutan.

Sebelumnya, mantan Bupati Simeulue, Darmili membacakan nota pembelaan atau pledoi kepada majelis hakim Tipikor Banda Aceh dengan judul pledoinya "Menangkis Badai Fitnah dan Kriminalisasi di Puing Kehancuran PDKS" dengan 54 halaman.

"Banyak hal yang tidak benar atas penetapan saya sebagai tersangka korupsi di PDKS, saya dapat membuktikan itu," kata Darmili.

Dalam pledoi, Darmili menyampaikan pernyataan dari saksi ada kejanggalan yang membuatnya yakin bahwa dakwaan dan tuntutan yang disampaikan JPU tidaklah tepat.

"Saya membantah tuduhan menerima suap dari PDKS melalui Yazid. Penetapan saya tersangka benar-benar tindakan kriminalisasi, karena tanpa adanya hasil perhitungan kerugian negara oleh lembaga berwenang," sebut Darmili.

Darmili dituntut 5 tahun penjara dan pidana denda sebesar Rp200 juta subsider 6 bulan penjara. Terdakwa juga diwajibkan membayar uang pengganti sebesar Rp3 miliar yang harus dibayarkan ke negara selambat-lambatnya satu bulan setelan putusan pengadilan memperoleh kekuatan hukum tetap.

Komentar

Loading...