Unduh Aplikasi

Sidang Paripurna LKPJ Wali Kota Subulussalam Diwarnai Aksi Walk Out

Sidang Paripurna LKPJ Wali Kota Subulussalam Diwarnai Aksi Walk Out
Ruang Sidang Paripurna DPRK Subulussalam. Foto: IST.

SUBULUSSALAM - Sidang Paripurna DPRK Subulussalam Senin (24/5) dengan agenda penyampaian rekomendasi Dewan Perwakilan Rakyat Kota (DPRK) atas Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Wali Kota Subulussalam Tahun 2020 diwarnai aksi Walk Out (WO) oleh dua pucuk pimpinan DPRK beserta anggota Fraksi Gerakan Amanat Aceh (Geranat) di gedung DPRK Subulussalam setempat.

Walk Out itu bermula ketika Pimpinan Sidang DPRK, Ade Fadly Pranata Bintang, meminta perwakilan DPRK untuk membacakan pandangan umum penyampaian rekomendasi DPRK atas temuan - temuan LKPJ Walikota Tahun 2020 kepada Khalidin yang merupakan rekan satu fraksi Ketua DPRK di fraksi Hanura. 

Dalam penunjukan itu Fraksi Geranat menolak, karena sebelumnya tidak pernah dirapatkan bahwa yang mewakili hasil rekomendasi DPRK adalah Khalidin yang jelas - jelas merupakan dari partai pengusung Bintang Salmaza. Bahkan tim Geranat tidak pernah diminta oleh ketua DPRK terkait tindak lanjut hasil temuan pansus yang di mulai sejak 15 April 2021.

Pada awalnya, rapat Banmus 10 Mei, Fraksi Granat menghendaki adanya pandangan umum pada saat sidang paripurna penyempaian rekomendasi DPRK atas LKPJ Wali Kota Subulussalam tahun 2020 namun hal itu tidak di akomodir. 

"Jika pun ada keputusan Banmus, sesuai Tatib harusnya di sampaikan pada setiap fraksi. Dengan kejadian itu tentu sangat merugikan rakyat dan seakan fungsi legislatif itu dirampas," Kata ketua Fraksi Geranat, Bahagia Maha.

Katanya, saat sidang berlangsung sudah meminta kepada pimpinan sidang agar Fraksi Geranat untuk bisa memberikan pandangan umum dari Fraksi prihal menanggapi hasil temuan - temuan LKPJ yang telah mereka laksanakan beberapa waktu lalu, baik temuan secara laporan realisasi keuangan LKPJ antara yang disampaikan oleh Wali Kota Subulussalam maupun dengan realisasi fisik yang mereka temukan semasa Pansus. Karena itu lazim dilaksanakan dalam paripurna DPRK tentang LKPJ dan itu dapat di berikan pandangan umum dari Fraksi.

"Tapi kok ini dari semula kami lihat sangat ditutup tutupi, malah sepertinya ada rasa ketakutan jika kami memberikan pandangan umum fraksi untuk LKPJ, padahal apa yang kami sampaikan nanti pastilah sesuai dengan fakta yang kami dapatkan usai Pansus ke SKPK maupun turun ke beberapa infrastruktur yang kami cross check," Imbuh Bahagia

Malahan kata Bahagia, semula pada Group WhatsApp DPRK yang disiarkan oleh Sekretaris Dewan yang semula ada didalam tertib acara yang dibuat dari risalah pada poin tersebut yaitu pandangan Umum Fraksi Geranat.

Saat itu pula kata Bahagia dikomentari bahwa itu bagus dan ia sangat setuju. Setelah selang beberapa jam kemudian berubah lagi yang di kirim melalui Sekwan di Group Whatsapp DPRK yaitu Pandangan Umum Fraksi Geranat terhadap Rancangan Qanun Penyertaan Modal dan perubahan Raqan Pemerintah Kampong.

"Yang kami lihat ini di kunci oleh tata tertib acara, sepertinya dirubah dengan sepihak tanpa adanya komunikasi dengan pimpinan yang lain maupun dari tim Banmus dari fraksi Geranat," ungkapnya.

Namun yang anehnya, kata Bahagia, pada saat terjadi skor Pimpinan Sidang Ade Fadly Pranata malah tidak mendudukkan dengan beberapa pimpinan yang lain, maupun dengan fraksi Geranat. Herannya lagi Ketua DPRK hanya mengumpulkan fraksi Hanura dan fraksi Sadakata.

Setelah skor dicabut, diminta lagi untuk dapat menyampaikan pandangan Umum Fraksi tentang LKPJ oleh tim Geranat, namun tetap tidak diberikan untuk pandangan Umum Fraksi untuk menyampaikan terkait LKPJ Walikota tahun 2020, sehingga Ketua Fraksi Geranat memohon maaf dan meminta kepada seluruh anggota Fraksi Geranat untuk meninggalkan persidangan Paripurna.

"Jika memang kita tidak diberikan ruang untuk menyampaikan pandangan umum Fraksi lebih baik kita Walk Out dan hasil pandangan kita ini nanti akan kita laporkan kepada Gubernur Aceh dan Mendagri untuk menjadi bahan Evaluasi dan petunjuk agar Paripurna yang digelar pada hari Senin, 24 Mei 2021 atas Rekomendasi DPRK Subulussalam hanya disampaikan sepihak," tegas Bahagia.

Bahagia, dalam wawancaranya usai keluar sidang mengatakan sangat terluka hati ketika aspirasi masyarakat dikebiri oleh oknum penguasa. Oleh sebab itu, ia juga meminta maaf kepada masyarakat Kota Subulussalam bahwa fraksi Geranat akan tetap setia dan komitmen menjaga amanah yang telah diberikan," pungkasnya. 

Sementara itu AJNN sudah berusaha menghubungi Ketua DPRK Subulussalam, Ade Fadly Pranata Bintang untuk meminta tanggapan dan konfirmasi terkait peristiwa WO tersebut. Namun sampai berita ini diterbitkan yang bersangkutan belum menjawab permintaan konfirmasi dan pesan singkat WhatsApp juga belum dibalas.

Komentar

Loading...