Unduh Aplikasi

Sidang Lanjutan Gugatan Warga Atas KLHK, Saksi Fakta HAKA Banyak Lupa

Sidang Lanjutan Gugatan Warga Atas KLHK, Saksi Fakta HAKA Banyak Lupa
Foto: Ist

ACEH BARAT - Pengadilan Negeri Suka Makmue kembali menggelar sidang gugatan warga Desa Pulo Kruet, Kecamatan Darul Makmur, Kabupaten Nagan Raya terhadap Kementerian Lingkungan Hidup Dan Kehutanan (KLHK) selaku terlawan satu, PT Kalista Alam selaku terlawan dua, serta yayasan HAKA.

Sidang yang berlangsung Selasa (22/10), majelis hakim mendengarkan keterangan saksi fakta dari tergugat atau terlawan intervensi yakni Yayasan HAKA, yakni Irsadi Aristona, mantan juru bicara Tim Koalisi Penyelatan Rawa Tripa (TKPRT).

Dalam keterangannya, Irsadi mengaku banyak tidak mengingat kegiatan yang dilakukan terkait dengan advokasi atau pendampingan yang dilakukan bersama sejumlah lembaga non pemerintahan yang tergabung dalam TKPRT itu.

Namun yang pasti, seingatnya saat itu PT Kalista Alam telah melakukan penggarapan lahan sejak tahun 2010 atau sebelum izin dikeluarkan oleh Pemerintah Aceh.

Ia mengungkapkan penggarapan lahan dilakukan oleh PT Kalista Alam dengan cara membakar. Diketahuinya Kalista Alam melakukan proses penggarapan lahan dengan cara membakar dari hasil investigasi yang mereka lakukan.

Saat itu, Irsadi dihadapan majelis hakim menjelaskan lahan yang digarap perusahaan itu masih dalam proses pengajuan izin, dan izin baru dikeluarkan sekitar tahun 2012.

"Saat itu baru proses dari yang diajukan oleh PT KA. Izin yang diajukan sekitar 1986 hektare. Namun yang disetujui 1605 hektare, dan diperoleh sekitat tahun 2012," kata Irsadi.

Baca: Sidang Lanjutan Kalista Alam, KLHK: Ini Sengketa Lingkungan Hidup, Bukan Lahan

Menurut Irsadi, berdasarkan informasi yang diperoleh dari Badan Pelayanan Perizinan Terpadu (BP2T) saat itu, izin tersebut hanya diberikan 1,605 hektare lantaran sisanya merupakan lahan prona (program nasional) milik masyarakat.

Akan tetapi, saat ditanya lebih lanjut masyarakat yang disebutkan, Irsadi tidak dapat memberikan lebih rinci masyarakat mana yang memperoleh prona tersebut termasuk luasnya.

Irsadi juga tidak dapat menjelaskan terkait nama izin yang dikeluarkan oleh Pemerintah Aceh. Ia mengaku lupa begitu juga isi dari izin tersebut meski dirinya sempat membacanya.

Ia menjelaskan, saat itu sebagai juru bicara TKPRT yang di dalamnya terdiri dari sejumlah lembaga non pemerintah dan termasuk Wahana Lingkungan Hidup (Walhi) hanya melakukan investigasi kebakaran lahan gambut rawa tripa yang masuk dalam kawasan Ekosistem Lauser (KEL) dilakukan oleh PT KA, sebagai bagian penyelamatan rawa tripa

Dalam keterangannya, hasil dari investigasi yang diakukan itu ia catat dan membuat laporan dan melaporkan kepada sejumlah LSM yang tergabung dalam TKPRT termasuk kepada pemerintah.

"Lokasi kebakarannya saya tidak tahu lokasinya, saya lupa. Tapi saat itu ada kebakaran lahan mikik PT Kalista," ucapnya.

Irsadi mengaku, advokasi yang dilakukan bersama sejumlah LSM tergabung dalam TKPRT saat itu berdasarkan petisi yang ditandatangani oleh masyarakat kemukiman tripa bawah, dengan nama petisi "Petisi Bersama Penyelamatan Rawa Tripa".

Meski demikian, Irsadi tidak dapat menjelaskan desa mana saja yang menandatangani petisi tersebut, namun yang pasti memurutnya saat itu ada sejumlah kepala desa yang ikut menandatangani petisi itu.

Terkait dengan peristiwa hukum, seperti gugatan KLHK terhadap PT KA saat itu, Irsadi mengaku mengetahuinya baik itu gugatan perdata maupun kasus pidana.

Dirinya mengaku mengetahui dua peristiwa tersebut dari informasi media massa. Adapun yang diketahui dari dua peristiwa hukum tersebut diantarannya adanya sanksi terhadap PT Kalista Alam yang diputuskan Pengadilan Negeri Meulaboh. Dan juga adanya salah seorang pejabat atau karyawan PT KA yang dijatuhi hukum pidana.

"Kalau masalah PT KA digugat saya tahu. Disitu ada sanksi denda, dan juga ada yang dihukum pidana satu orang. Izin dicabut juga saya tahu dan saat itu terkait izin juga ada PTUN. Kalau saya tidak salah tahun 2012," ungkapnya.

Terkait adanya Deden Perzet atau perlawanan masyarakat saat ini yang dilakukan terhadap KLHK dan PT KA di Pengadilan Negeri Suka Makmue, ia mengaku juga tahu dan telah memperoleh informasi tersebut, serta ia menjadi saksi dalam perlawanan tersebut.

Sayangnya, lagi-lagi irsadi tidak mengetahui masyarakat mana yang sedang melakukan perlawanan terhadap KLHK yang hendak melakukan eksekusi terhadap seribu hektar lahan tersebut.

Hadir dalam sidang yang diketuai Majelis Hakim Arizal Anwar, dengan hakim anggota Edo Juliasnyah dan Rosnainah itu yakni Ibenk Syarifuddin Rani selaku kuasa hukum masyarakat, dari KLHK Wijayadi Bagus, dari PT Kalista Alam, Sri Yuni Hartati, Ayi Rahmadani, Ridho, sedangakn dari tergugat intervensi atau Yayasan HAKA dihadiri oleh J Halim Bangun, Nurul Ikhsan dan Muhammad Fahmi.

Komentar

Loading...