Unduh Aplikasi

Sidang Lanjutan Gugatan Warga atas KLHK: PT KA Hadirkan Ahli Pertanahan

Sidang Lanjutan Gugatan Warga atas KLHK: PT KA Hadirkan Ahli Pertanahan
Foto: Ist

NAGAN RAYA - Setelah sempat tertunda selama dua minggu, Pengadilan Negeri Suka Makmue kembali menggelar sidang gugatan sepuluh warga Desa Puloe Kruet, Kecamatan Darul Makmur, Kabupaten Nagan Raya, terhadap Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan selaku tergugat atau terlawan satu, PT Kalista Alam selaku tergugat atau terlawan dua dan Yayasan HAKA selaku tergugat atau terlawan intervensi, atas perkara permohonan pembatalan eksekusi lahan milik PT Kalista Alam oleh KLHK.

Sidang dengan nomor perkara 01/pdt-bth/pnskm/2019 tersebut dengan agenda keterangan ahli pertahanan yang diajukan PT Kalista Alam. Adapun saksi ahli yang dihadirkan tersebut merupakan mantan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Simalungun, Provinsi Sumatera Utara, Dayat Lembong.

Sidang yang dipimpin oleh Ketua Majelis Arizal Anwar, dengan hakim anggota Edo Juliansyah dan Rosnainah tersebut, hadir selaku kuasa hukum penggugat Ibenk Saifuddin Rani, Herman.

Sementara dari KLHK hadir Wijayadi Bagus serta Saipuddin Akbar, untuk tergugat PT Kalista Alam hadir kuasa hukumnya Ridho dan Ria Ramadani. Sedangkan dari tergugat intervensi hadir Nurul Ikhsan, J Halim Bangun, dan Muhammad Fahmi.

Dalam keterangannya ahli menjelaskan terkait dengan keahliannya terhadap pertanahan yang berkaitan dengan izin lokasi, sesuai dengan kemampuan yang dimiliki ahli.

Menurut Ahli, penguasaan tanah atau lahan oleh seseorang sesuai dengan pasal 8 ayat 2 atau perusahaan sesuai dengan objeknya setelah seseorang atau perusahaan tersebut mendapatkan sesuai dengan penggunaan perusahaan tersebut dan setelah adanya pembebasan atas tanah tersebut.

Izin lokasi, sesuai dengan Peraturan Menteri Negara nomor 2 tahun 1999, merupakan izin yang diberikan pada perusahaan untuk keperluan tanah dalam rangka penanaman modal dan berlaku juga terkait izin perobahan hak atas pembebasan tanah yang akan dipakai untuk kepentingan perusahaan.

Atas peraturan tersebut, kata dia, izin lokasi yang diberikan kepada perusahaan tersebut, maka perusahaan harus membebaskan dulu hak atas tanah itu.

“Nah sebelum dilakukan pembebasan, maka siperusahaan melakukan survey ke lokasi untuk melihat sesuai atau tidak lokasi dengan yang tertera pada SK izin lokasi, sebelum dilakukan pembebasan hak atas tanah pada perorangan,” kata Dayat.

Ditambahkan Dayat, sebelum dikeluarkan izin lokasi oleh pemerintah terhadap perusahaan, maka pemerintah selaku pemberi izin lokasi harus terlebih dahulu menyelesaikan persoalan atas hak seseorang yang masuk dalam izin lokasi.

Hal ini dilakukan, kata dia, sehingga jika dalam kegiatan pembebasan yang dilakukan jika pemilik tidak bersedia, maka wajib bagi pemerintah selaku pemberi izin mengeluarkan tanah tersebut dari izin lokasi yang akan diterbitkan bagi perusahaan tersebut, artinya hak atas tanah tersebut harus dihargai dan sah menurut aturan hukum.

Dan apabila perusahaan telah memiliki izin lokasi dan perusahaan tersebut juga mendapatkan izin usaha perkebunan atau IUPb, namun kata dia, perusahaan tetap tidak dapat menggarap lahan tersebut sebelum adanya penyelesaian terhadap tanah yang masih dimiliki orang lain tersebut.

Dalam keterangannya ahli ikut menerangkan terkait surat izin usaha budidaya perkebunan Nomor 252/BP2T/5322/2011, yang dikeluarkan oleh Gubernur Aceh saat itu, Irwandi Yusuf. Menurutnya sesuai keterangan yang diberikan sebelumnya, yang menyebutkan bagi masyarakat yang tidak bersedia dibebaskan lahannya maka dikeluarkan dari area izin tersebut.

“Tadi saya katakan apabila izin lokasi dikeluarkan hak-hak atas tanah tidak dapat dikuasai sebelum menyelesaikan pembebasannya, sesuai juga dengan SK ini,” kata Ahli.

Dalam surat gubernur tersebut, kata dia, juga diberikan tanggung jawab kepada perusahaan untuk menyelesaikan atas segala permasalahan selambat-lambatnya dalam masa dua tahun setelah izin tersebut dikeluarkan.

Menurutnya, dari penjelasan tersebut ahli menyimpulkan perushaan belum memiliki haknya jika belum meyelesaikan apa yang menjadi kewajiban perusahaan. Namun apabila perusahaan belum mendapatkan hak atas tanah tersebut, maka perusahaan menurutnya tidak dapat dibebankan tanggung jawab atau resiko dari akibat yang mencul seperti kerusakan lingkungan.

Dikatakan Lembong, apabila ada kerusahan lingkungan atas tanah atau lahan yang belum ada hak dari sebuah perusahaan tersebut lantaran belum diselesaikannya pembebasan serta izinnya ikut dicabut, maka tanggung jawab atas kerusakan lingkungan diatas lahan itu merupakan tanggung jawab pemilik yang menguasai lahan tersebut.

Dalam sidang tersebut, ahli sempat dicerca pertanyaan yang berkaitan dengan tindak pidana atas kerusakan lingkungan, yang disebabkan oleh perusahaan atas lahan yang telah didapatkan izin lokasi, namun ahli menolak memberikan keterangan lanjutan lantaran ahli merasa terkait dengan hukum pidana bukan ranah ahli, dan ahli tetap mengatakan jika dia hanya sebatas ahli dibidang pertanahan yang berkaitan dengan dengan izin lokasi.

“Kalau masalah itu (pidana) saya tidak bisa menjawabnya lebih lanjut, karena itu bukan keahlian saya,” ungkap Dayat.

Usai mendengarkan keterangan ahli yang dihadirkan oleh PT Kalista Alam, majelis hakim kebali menunda sidang tersebut, dan akan dilanjutkan kembali Selasa, (8/10).

Komentar

Loading...