Unduh Aplikasi

Sidang Lanjutan Gugatan Warga Atas KLHK, Hakim Sarankan Para Pihak Berdamai

Sidang Lanjutan Gugatan Warga Atas KLHK, Hakim Sarankan Para Pihak Berdamai
Foto: Ist

NAGAN RAYA - Pengadilan Negeri Suka Makmue kembali menggelar sidang gugatan sepuluh warga Desa Pulo Kruet, Kecamatan Darul Makmur, Kabupaten Nagan Raya terhadap Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutan (KLHK) sebagai tergugat atau terlawan satu, PT Kalista Alam sebagai tergugat dua serta serta Yayasan HAKA sebagai tergugat intervensi.

Dalam sidang dengan nomor pekara 01/pdt-bth/2019/pnskm yang berlangsung, Selasa (29/10) sore tersebut beragendakan pengajuan alat bukti tambahan.

Dalam sidang itu, pihak penggugat melalui pengacaranya Ibenk Syarifuddin Rani, menyerahkan 15 salinan sertifikat tambahan, milik warga yang berdekatan dengan lahan para penggugat atau pelawan.

Pada sidang itu Ketua Majelis Hakim, Arizal Anwar sempat menawarkan kepada para pihak untuk berdamai.

"Karena ini belum masuk putusan, dan masih ada peluang berdamai bagaimana jika kedua pihak berdamai," kata Arizal Anwar.

Menurut Arizal Anwar, dengan berdamainya dua pihak tidak ada yang diuntungkan dan tidak ada yang dirugikan dalam perkara tersebut.

Ditambahkannya, jika sidang dilanjutkan dan adanya putusan sudah pasti ada yang menang dan kalah. Lalu dengan hasil putusan tersebut, maka akan berakibat panjangnya sengketa perkara tersebut.

Menanggapi tawaran perdamaian yang disampaikan majelis hakim, Pengacara warga, Ibenk Syarifuddin Rani, usai sidang berlangsung menyatakan pihaknya tidak keberatan berdamai.

Namun menurut Ibenk, dalam perdamaian tersebut pihak KLHK harus bersedia mengeluarkan 400 hektar lahan milik warga dari seribu lahan yang disampaikan mereka terbakar.

"Sekarang kalau kita diajak berdamai boleh-boleh saja, asal mereka (KLHK) keluarkan dulu lahan kita yang 400 hektar dari seribu hektar yang dibilang terbakar," kata Ibenk.

Ibenk menambahkan dari apa yang disampaikan oleh pihak KLHK terkait kebakaran seribu hektar tersebut tidak dapat dibuktikan.

Sementara itu, Saipuddin Akbar, mewakili KLHK juga menyatakan tidak keberatan jika memang dilakukan perdamaian seperti yang ditawarkan majelis hakim.

Tidak keberatannya pihak KLHK lantaran jelas objek gugatan atau pelawanan (deden perzet) warga sudah jelas tidak masuk dalam lahan seribu hektat yang dimaksud.

"Kan sudah jelas sebenarnya lahan yang digugat itu enggak ada hubungannya, karena kita sudah tahu kalau yang saat ini digugat itu memang jelas-jelas prona dan tidak masuk dalam objek," ungkap Saipunddin.

Ditambahkannya, seribu lahan yang hendak dieksekusi tersebut murni milik Kalista Alam yang akan dipulihkan dan dikembalikan ke negera.

Komentar

Loading...