Unduh Aplikasi

Sidang Kedua Kisruh PNA, Gugatan Irwandi Dinilai Prematur

Sidang Kedua Kisruh PNA, Gugatan Irwandi Dinilai Prematur

BANDA ACEH - Pengadilan Negeri Banda Aceh kembali menggelar persidangan gugatan Ketua Umum DPP Partai Nanggroe Aceh (PNA) Irwandi Yusuf terhadap DPP PNA versi Kongres Luar Biasa, Samsul Bahri alias Tiyong Cs, Senin (28/10). Sidang kedua ini dengan agenda mendengarkan jawaban dari tergugat I dan tergugat II.

Dalam eksepsi dan jawabannya, tergugat menilai bahwa gugatan yang dilayangkan tersebut terlalu prematur. Dimana, banyak kekeliruan hukum di dalamnya, termasuk permasalahan belum terpenuhinya syarat secara hukum untuk mengajukan gugatan di pengadilan berdasarkan ketentuan pasal 32 dan 33 UU Nomor 2 Tahun 2011 tentang partai politik.

"Pasal 32 ayat 1, perselisihan partai politik diselesaikan oleh internal partai politik sebagaimana diatur di dalam AD dan ART," kata kuasa hukum Tiyong, Kamaruddin dalam jawabannya.

Kamaruddin mengatakan, penyelesaian perselisihan internal partai politik sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan oleh mahkamah partai atau sebutan lain yang dibentuk oleh partai politik.

Mengingat, susunan mahkamah partai politik disampaikan oleh pimpinan partai kepada Kementerian. Penyelesaian perselisihan internal itu sendiri diselesaikan paling lambat selama 60 hari.

"Putusan mahkamah partai politik bersifat final dan mengikat secara internal dalam hal perselisihan yang berkenaan dengan kepengurusan," terang Kamaruddin.

Kemudian, lanjut Kamaruddin, dalam pasal 33 disebutkan bahwa apabila penyelesaian perselisihan tidak tercapai, maka dilakukan melalui pengadilan negeri.

Baca: Kuasa Hukum Tiyong: Mediasi Harus Hadirkan Irwandi Yusuf

Selain itu, dalam jawabannya juga disampaikan kalau gugatan penggugat tersebut tidak ditemukannya rujukan peraturan perundang-undangan tertentu yang menjadi dasar hukum penggugat dalam menyusun gugatannya.

"Dengan tidak adanya rujukan pasal tertentu yang ditujukan untuk menyatakan tergugat I, II dan III telah melakukan perbuatan melawan hukum, maka gugatan mengandung cacat formil," ungkapnya.

Cacat formil yang dimaksudkan tersebut antara lain karena gugatan yang ditandatangani kuasa berdasarkan surat kuasa yang tidak memenuhi syarat yang digariskan pasal 123 ayat (1) atau tidak memiliki dasar hukum.

Selanjutnya, tambah Kamaruddin, gugatan tersebut dinilai error in persona dalam bentuk diskualifikasi atau plurium litis consortium. Lalu juga mengandung cacat obscuur libel atau melanggar yurisdiksi (kompetensi) absolut atau relatif.

"Karena berdasarkan uraian penggugat tidak mencantumkan dasar hukum apa yang dilanggar, maka sejalan dengan pendapat hukum tersebut diatas, gugatan yang demikian itu patut dinyatakan tidak dapat diterima," pinta Kamaruddin.

Iklan Kriyad

Komentar

Loading...