Unduh Aplikasi

Siapa Suruh Miskin

Siapa Suruh Miskin
Ilustrasi: cartoon movement

SAAT masyarakat di sebuah daerah subur dan bergelimang kekayaan alam, tentu saja yang bertanggung jawab atas kemiskinan di daerah itu adalah pemerintah. Untuk mengetahui hal itu, tak harus sekolah tinggi-tinggi.

Untuk mengetahui bahwa pemerintah daerah juga berkontribusi pada kesejahteraan rakyat, terutama di daerah-daerah terpencil dan terhadap orang-orang yang minim akses terhadap kekuasaan, juga tak perlu menjabat di posisi tinggi di pemerintahan.

Bahwa sebuah daerah akan menjadi makmur dan rakyatnya hidup layak dan sejahtera adalah sebuah logika yang sederhana. Untuk mengetahuinya tak perlu pejabat di tingkat Badan Perencanaan Pembangunan Nasional atau Sekretaris Daerah.

Kemiskinan harusnya dapat dicegah. Tak terkecuali saat pandemi corona berlangsung. Pemerintah mengeluarkan pernyataan bahwa 55 persen masyarakat di kelas ekonomi atas turun menjadi kelas menengah. Lalu, mereka yang bertahan di kelas menengah harus merangkak turun menjadi miskin. Yang miskin? Tak usah ditanyakan lagi.

Namun hal ini sering kali diabaikan. Kemiskinan yang terjadi di negara ini sering kali diarahkan karena nasib. “Siapa suruh jadi orang miskin?” Pertanyaan itu sering kali didengungkan kepada mereka yang tidak memiliki akses terhadap pelayanan dasar publik.

Pemerintah Aceh, misalnya, diberikan kesempatan untuk menjaga daya beli masyarakat yang terjepit akibat pandemi corona dengan menyalurkan bantuan sosial. Namun sayang, Sekretaris Daerah Aceh berpendapat bahwa uang ini hanya bisa disalurkan saat Aceh menerapkan status Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB).

Kondisi ini menyebabkan uang hasil refocusing APBA ini tak bisa dipakai. Padahal uang ini dapat menjadi stimulus yang membantu masyarakat kecil “bernapas” lebih pajang.

Cara pikir “siapa suruh miskin” ini pula yang menyebabkan banyak orang di daerah ini memilih untuk berlomba-lomba menumpuk harta saat berada di sumbu kekuasaan. Aji mumpung pun semakin membudaya. Para pejabat tak malu mengeluarkan kebijakan yang salah hanya untuk meraup keuntungan. “Mumpung masih menjabat.”

Penguasa, baik itu di eksekutif, legislatif, yudikatif, termasuk jajaran kepolisian dan lembaga militer, harusnya berpikir untuk memanfaatkan sumber daya yang ada untuk membangun negara ini. Memudahkan orang-orang yang mengalami kesusahan dan menyelenggarakan pemerintahan dengan mempertimbangkan masa depan daerah ini.

Kita tak bisa hidup dengan menafikan keberadaan orang-orang di sekitar kita. Kita tak pantas salat di atas sajadah yang empuk sementara tetangga kita kesulitan untuk mendapatkan segenggam beras. Atau memang para pejabat di daerah ini memang tak punya rasa malu. Atau mereka terlalu lama hidup menderita, sehingga saat diberikan amanah atas sebuah jabatan, mereka merasa berhak merampas hak orang lain.

Komentar

Loading...