Unduh Aplikasi

Siap Laksanakan Pilkada Tahun 2022, KIP Pidie Usulkan Anggaran Rp 139 Miliar

Siap Laksanakan Pilkada Tahun 2022, KIP Pidie Usulkan Anggaran Rp 139 Miliar
Foto: Plt Ketua KIP Pidie Fuadi Yusuf

PIDIE - Komisi Independen Pemilihan (KIP) Kabupaten Pidie menyatakan siap menggelar pemilhan kepala daerah (Pilkada) pada tahun 2022 mendatang. Salah satu persiapan sedang dilakukan adalah menyusun Rencana Kebutuhan Anggaran (RKA).

Plt Ketua KIP Pidie Fuadi Yusuf kepada AJNN, Kamis (23/7) mengatakan, untuk persiapan dalam menghadapi Pilkada pada tahun 2022 mendatang, pihaknya sudah mengusulkan anggaran sebesar Rp 139 miliar kepada pemerintah setempat dengan menyurati Bupati Pidie Roni Ahmad (Abusyik).

“RKA sudah kita serahkan kepada pemerintah setempat melalui Sekretaris daerah (Sekda) selaku Ketua Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD),” kata Fuadi.

Namun lanjut Fuadi, Sekda Pidie belum memberikan jawaban pasti terkait usulan anggaran yang telah diajukan, kerena menurut Sekda, harus duduk dengan tim TAPD untuk memverifikasi usulan tersebut.

Fuadi menuturkan, memang anggaran Pilkada tahun 2022 yang diusulkan lumanya tinggi jika dibandingkan Pilkada sebelumnya, hal itu dikarenakan kebutuhan untuk honorarium badan Ad Hoc seperti panitia pemilihan kecamatan (PPK), panitia pemungutan suara (PPS), dan kelompok panitia pemungutan suara (KPPS), P2DP, itu mencapai Rp 58 miliar lebih.

“Honorarium mereka rata-rata naik dari pilkada sebelumnya, mudah-mudahan honorarium badan Ad Hoc bisa ditanggung oleh KIP Aceh (Pemprov), jadi akan mengurangi beban daerah, dalam beberapa hari ini kita akan koordinasi lagi dengan KIP Aceh terkait hal tersebut,” ujarnya.

Sesuai dengan pasal 65 ayat 3 dan 4 Undang-undang Nomor 11 tahun 2006, bahwa anggaran Pemilihan Gubernur/wakil gubernur dibiayai oleh APBA dan Anggaran Pemilihan Bupati/wakil Bupati dibiayai oleh APBK.

Selain itu, biaya panitia pendaftaran pemilih, pencalonan, logistik, penetapan calon, kampanye, bimbingan teknis, sosialisasi, serta biaya pemungutan, penghitungan, rekapitulasi suara juga menguras banyak anggaran,

Pilkada Aceh sendiri akan dilaksanakan pada tahun 2022, karena merujuk pada Undang-undang Nomor 11 tahun 2006 atau lebih dikenal dengan UUPA, pasal 65 ayat 1 disebutkan gubernur/wakil gubernur, bupati/wakil bupati dan walikota dan wakil wali kota dipilih secara langsung oleh rakyat setiap 5 tahun sekali.

Komentar

Loading...