Unduh Aplikasi

Setujui Kegiatan Mendahului APBK-P, Ketua DPRK Aceh Tengah: Itu Keputusan Kolektif Kolegial

Setujui Kegiatan Mendahului APBK-P, Ketua DPRK Aceh Tengah: Itu Keputusan Kolektif Kolegial
Ketua DPRK Aceh Tengah, Arwin Mega. Foto: AJNN/Fauzi Cut Syam.

ACEH TENGAH - Ketua DPRK Aceh Tengah, Arwin Mega menanggapi polemik persetujuan pihak legislatif, yang menerima usulan anggaran mendahului perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBK) Aceh Tengah tahun anggaran 2020. Menurut Arwin Mega, dirinya sangat terbuka dengan saran kritik yang membangun (konstruktif) dari semua lapisan masyarakat terkait surat balasan dari DPRK untuk Bupati Aceh Tengah.

Arwin Mega mengatakan, apa yang dilakukan oleh DPRK Aceh Tengah merupakan keputusan bersama secara kolektif. Saat menerima surat dari Bupati Aceh Tengah, Shabela Abu Bakar terkait anggaran sebesar Rp 6.073.576.700 (enam miliar tujuh puluh tiga juta lima ratus tujuh puluh enam ribu tujuh ratus rupiah) tersebut pada tanggal 14 April 2020 lalu, dirinya langsung meneruskan surat itu ke Badan Musyawarah (Bamus) yang selanjutnya diteruskan ke Badan Anggaran (Banggar). Selama proses itu berlangsung dan hasilnya sampai ke meja kerjanya, tidak ada komplain dan polemik.

Baca: Bupati dan DPRK Aceh Tengah Setujui Kegiatan Mendahului APBK-P Tidak Terkait Covid-19

"Maka saya langsung tandatangani surat tersebut, namun jika pihak eksekutif mau merevisi atau membatalkan, bagi kami tidak ada masalah," ujar Arwin Mega kepada AJNN, Senin (27/4) di ruang kerjanya.

Arwin Mega juga mengatakan bahwa pimpinan DPRK, Bamus, Banggar tidak mungkin membatalkan usulan tersebut, menurutnya, eksekutif yang seharusnya yang berhak melakukan itu. Setiap keputusan yang diambil oleh DPRK merupakan keputusan kolektif kolegial dan keputusan bersama.

"Saat surat dari Bupati kami terima, saya langsung mendisposisikan surat tersebut ke komisi A dan C. kenapa ini saya lakukan, karena komisi A terkait gaji kepala desa, sedangkan komisi C terkait masalah pembangunan, makanya harus sepengetahuan komisi ini dulu," ujar Arwin.

Komisi A dan C meneruskan surat itu ke Bamus. Setelah Bamus berembuk, tidak ada polemik dan perdebatan, maka hasilnya dibawa ke Banggar. Ternyata di Banggar juga tidak ada persoalan. Selama rapat di Banggar pihaknya sudah menanyakan kepada pihak eksekutif kenapa ini didahulukan.

"Kita sangat terbuka. Saat itu Ketua tim Anggaran Pemerintah Daerah (TPAD) Aceh Tengah yaitu Sekda, Karimansyah hadir di situ, namun saya koreksi sedikit terkait item pemeliharaan rutin/berkala rumah dinas pimpinan DPRK itu tidak ada, air di rumah itu tidak ada, bahkan atap rumah selalu bocor saat hujan, kalau tidak percaya boleh lihat sendiri," ujar politisi PDI-P tersebut.

Arwin Mega juga menyampaikan bahwa dirinya dan seluruh anggota DPRK Aceh Tengah sebenarnya sangat peduli dengan kesusahan masyarakat yang terkena imbas dari Pandemi Covid-19 yang terjadi saat ini.

Menurutnya jauh hari anggota DPRK Aceh Tengah sudah menyepakati pengalihan dana perjalanan dinas luar daerah atau SPPD untuk penanganan Covid-19, dengan memotong 10 juta rupiah per anggota dengan total semuanya 300 juta rupiah untuk tahap awal. Terkait teknis penggunaan dana tersebut, pihaknya menyerahkan sepenuhnya kepada pihak eksekutif.

Komentar

Loading...