Unduh Aplikasi

Setiap Tahun, Tagihan PJU Pidie Jaya Capai Rp 8 Miliar Lebih

Setiap Tahun, Tagihan PJU Pidie Jaya Capai Rp 8 Miliar Lebih
Foto: Net

PIDIE JAYA - Anggaran yang harus dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Pidie Jaya untuk membayar lampu Penerangan Jalan Umum (PJU) di delapan kecamatan dalam kabupaten tersebut mencapai Rp 8 miliar lebih setiap tahunnya.

Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Pidie Jaya, M Diwarsyah kepada AJNN, Senin (21/10) mengatakan, berdasarkan MoU antara Pemkab Pidie Jaya dengan PLN Cabang Sigli, jumlah JPU di Pidie Jaya mencapai 3.856 titik. Setiap bulannya, pihaknya harus membayar tagihan PLN untuk JPU di Pidie Jaya mencapai Rp 746 juta lebih, atau hampir mencapai Rp 9 miliar setiap tahunnya.

“Setiap bulannya kami membayar tagihan PJU sebesar Rp 746 juta lebih untuk 3.856 titik PJU,” kata Diwarsyah.

Dijelaskan, lampu PJU dibayar bedasarkan jumlah titik, baik titik itu menyala ataupun tidak, pemerintah setempat tetap harus membayar tagihan, hal itu sesuai MoU yang tahun 2015.

Ironisnya, setiap bulan tagihannya bergerak dinamis, padahal jika mengacu pada MoU, tagihan untuk 3.856 PJU di Pidie Jaya seharusnya statis.

“Seharusnya jika tagihan dihitung per titik, tagihannya statis, sementara tagihan yang harus dibayar oleh pemkab dinamis. Misalnya, pada bulan September tagihan sebesar Rp 746.203.563, sedangkan pada bulan Oktober tagihannya Rp 746.640.813, seharusnya setiap bulannya kan sama,” jelasnya.

Jika tagihan PJU bebeda setiap bulannya karena alasan ada penambahan titik, seharusnya pihak PLN menjelaskan kepada Pemkab Pidie Jaya mengenai hal tersebut. Sebab menurutnya, penambahan titik PJU harus seizin Bupati Pidie Jaya.

“Penambahan titik harus ada izin dari bupati, jika tidak ada izin pihak PLN harus memutuskan PJU tersebut,” sebutnya.

Disamping itu, ia meminta kepada kepala desa dalam kabupaten itu untuk melaporkan jika terdapat PJU yang tidak menyala.

“Kalau titik lampu PJU itu tidak nyala, harus dilaporkan, sebab hidup atau mati pemkab membayar PJU itu,” pintanya.

Diwarsyah menambahkan, terhitung dari mulai September 2019, tagihan PJU disalurkan ke kas setiap gampong. Hal itu supaya kepala desa dapat mengawal langsung lampu PJU di gampong masin-masing.

“Mulai September kemarin, tagihan PJU kami salurkan ke kas desa. Biar desa langsung yang membayar tagihan PJU. Dengan begitu, masing-masing desa bisa mengawal langsung PJU itu,” sebut Diwarsyah.

Komentar

Loading...