Unduh Aplikasi

Setiap Tahun Pemkab Pijay Tekor Rp 5 Miliar untuk Lampu Jalan

Setiap Tahun Pemkab Pijay Tekor Rp 5 Miliar untuk Lampu Jalan
Ilustrasi. Foto: Net

PIDIE JAYA - Lampu Penerangan Jalan Umum (PJU) di Kabupaten Pidie Jaya mencapai 3.856 titik. Dari jumlah tersebut, Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Pidie Jaya harus mengeluarkan anggaran Rp 8.9 miliar lebih setiap tahun, atau tidak kurang Rp 746 juta setiap bulannya.

Namun setiap bulannya pemerintah setempat juga mendapatkan 10 persen pajak penerangan jalan (PPJ) dari pelanggan PLN di Pidie Jaya.

Data yang diperoleh AJNN, pada tahun 2018, realisasi pajak penerangan jalan di kabupaten tersebut dari PLN Area Sigli sebesar Rp 3.1 miliar.

Pada tahun 2019, hingga bulan September, realisasi PPJ telah mencapai Rp 3 miliar.

Jika dikalkulasi, antara pendapatan PPJ dengan tagihan PJU defisit, atau Pemkab Pidie Jaya tekor sebesar Rp 5 miliar setiap tahunnya.

"Setiap tahun Pemkab harus nombok lebih dari Rp 5 miliar untuk tagihan PJU," kata Kepala Badan Pengelolaan Keuangan Kabupaten (BPKK) Pidie Jaya, M Diwarsyah kepada AJNN, Selas (22/10).

Baca: Setiap Tahun, Tagihan PJU Pidie Jaya Capai Rp 8 Miliar Lebih

Dikatakan, setiap bulan pihaknya menerima PPJ dari PLN. Namun katanya, Pemkab Pidie Jaya hanya menerima besaran jumlah yang dikirim oleh pihak PLN, sedangkan dasar dari besaran PPJ atau rincian dari pelanggan tidak pernah diberikan oleh PLN.

"Rincian pendapatannya tidak ada, kami hanya menerima besaran jumlahnya, seperti pada tahun 2018, PPJ yang kita terima sebesar Rp 3 miliar lebih, berarti tagihan pelanggan PLN di Pidie Jaya Rp 30 miliar lebih setiap tahun," jelasnya.

Pemkab Pidie Jaya, lanjut dia, telah meminta rincian pendapatan atau omset PLN dari pelanggan di Pidie Jaya. Namun kata dia, PLN Area Sigli berkilah kalau rincian tersebut harus mendapat persetujuan dari PLN Pusat.

"Kami sudah pernah meminta rinciannya, tapi harus ada izin PLN Pusat. Disamping itu, kami juga telah menyurati pihak PLN terkait rincian itu, tapi belum juga diberikan," sebut Diwarsyah.

Diwarsyah melanjutkan, permintaan rincian tersebut untuk memastikan pelanggan katagori bagaimana yang dikenakan PPJ.

Jika rinciannya sesuai dengan besaran pajak yang telah disalurkan, pihaknya tetap akan mensubsidi PJU kalau memangbitu dibutuhkan oleh masyarakat.

"Sebenarnya kita hanya membutuhkan kepastiannya saja, kalau memang rincian itu tidak bisa dipublis apa dasarnya, hanya itu saja. Jika memang buktinya omset mereka (PLN) seperti yang dibayarkan pajak tidak masalah, Pemkab tetap akan mensubsidi PJU jika memang masyarakat membutuhkan, itu wajar," tutup Diwarsyah.

Komentar

Loading...