Unduh Aplikasi

Setelah di Kantor Gubernur, Aliansi Buruh Aceh Unjuk Rasa di DPRA

Setelah di Kantor Gubernur, Aliansi Buruh Aceh Unjuk Rasa di DPRA
Aksi unjuk rasa Aliansi Buruh Aceh di gedung DPRA. Foto: AJNN/Mulyana Syahriyal

BANDA ACEH - Aliansi Buruh Aceh (ABA) kembali melakukan aksi unjuk rasa menolak UU Cipta Kerja di depan gedung Dewan Perwakilan Rakyat Aceh (DPRA)

Menurut Orator Aksi Edi Jaswar, Undang-Undang Nomor 11 tahun 2020 tentang cipta kerja tidak bisa diberlakukan di Aceh, sebab Aceh memiliki Undang-Undang Pemerintah Aceh (UUPA) Nomor 11 Tahun 2006.

Selain itu, Aliansi Buruh Aceh mendesak DPRA agar Undang-Undang Pemerintah Aceh (UUPA) tidak semerta membahas sumber daya alam tapi juga membahas terkait dengan ketenagakerjaan.

"Kita memiliki kekhususan Aceh yaitu UUPA, kita mendesak agar DPRA untuk menolak UU cipta kerja, karena berbicara UUPA tidak hanya bicara sumber daya alam, tapi juga berbicara tentang tenaga kerja," ucap Edi Jaswar

Sebelumnya, Aliansi Buruh Aceh (ABA) melakukan aksi unjuk rasa menolak UU Cipta Kerja yang berlangsung di Kantor Gubernur Aceh, Senin (09/10). 

Dalam aksi itu, massa meminta Presiden membatalkan Undang-Undang No 11 tahun 2020 tentang cipta kerja dengan mengeluarkan PERPU 

Selanjutnya mereka juga mengajukan Judicial review dan meminta MK untuk mencabut Undang-Undang di atas tersebut. 

Massa juga menolak surat edaran menteri dengan tidak menaikan UMP 2021 dan mendesak Gubernur Aceh untuk menetapkan UMK di setiap Kabupaten atau kota. 

Selain itu, para buruh itu juga mendesak pemerintah Aceh untuk menjalankan amanah UUPA dan revisi Qanun No 7 tahun 2004 tentang Ketenagakerjaan. 

"Segera selesaikan masalah ketenagakerjaan dan laksanakan pengawasan serta tindak bagi perusahan uang melakukan pelanggaran di Provinsi Aceh," katanya.

Komentar

Loading...