Unduh Aplikasi

Setahun Lebih Berlalu, Sejumlah Rumah Korban Gempa Pijay Tahap Pertama Belum Rampung

Setahun Lebih Berlalu, Sejumlah Rumah Korban Gempa Pijay Tahap Pertama Belum Rampung
Reruntuhan gempa Pijay 2016 silam. Foto: Muksalmina

PIDIE JAYA - Rumah rusak akibat gempa Pidie Jaya 7 Desember 2016 lalu yang dibangun pada tahap pertama hingga saat ini masih terdapat belum tuntas dibangun. Padahal proses rehab rekon pemukiman pasca gempa Pidie Jaya itu telah dimuali setahun lebih, atau tepatnya sejak 1 Maret 2018.

Willem Rampangilei yang saat itu masih menjabat sebagai Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), saat peletakan batu pertama tanda dimulainya rehab rekon pasca gempa Pidie Jaya meminta rumah korban gempa tersebut harus sudah siap sebelum lebaran Idul Fitri 2018.

“21 Juli habis lebaran ya, kalau bisa diusahakan sebelum lebaran masyarakat sudah dapat menempati rumahnya,” pinta Willem kepada konsultan menajemen saat peletakan batu pertama di Gampong Musa, Kecamatan Bandar Baru, Kamis 1 Maret 2018.

Namun ironisnya, hingga saat ini masih terdapat sejumlah rumah korban gempa pada tahap pertama itu belum rampung dikerjakan.

Kepala Bidang Rekontruksi dan Rehabilitasi BPBD Pidie Jaya, Aswan Aziz kepada wartawan, Selasa (16/7) mengakui bahwa ada sejumlah rumah korban gempa tahap pertama dari 2.999 unit rusak berat dan 2.799 rusak sedang hingga kini belum tuntas dibangun dan belum dapat ditempati warga.

Atas persoalan rumah korban gempa yang dikeluhkan warga itu, kata Aswan, tim dari Inspektorat Pemkab Pidie Jaya telah turun ke lapangan untuk melakukan audit terhadap penggunaan dana hibah yang dikelola oleh kelompok masyarakat dengan mencocokkan dengan progres pelaksanaan bangunan.

"Sudah turun tim dari inspektorat untuk di verifikasi dan dilakukan audit penggunaan dana. Inspektorat memberi limit waktu sebulan untuk diselesaikan rumah warga itu hingga fungsional," kata Aswan.

Jika dalam jangka waktu yang diberikan rumah korban gempa belum pun tuntas dibanguan sesuai dengan RAB dan fungsional, maka pengurus kelompok masyarakat yang mengelola rumah warga itu harus bertanggung jawab dan berhadapan dengan hukum.

"Jika tidak siap dan fungsional dalam limit waktu yang diberikan itu, Pokmas harus bertanggung jawab di hadapan hukum," sebutnya.

Terpisah, Kepala inspektorat Pidie Jaya, Jamian yang dijumpai AJNN diruang kerjanya menyebutkan, pihaknya memberi limit waktu satu bulan kepada kelompok masyarakat (Pokmas) untuk menyelesaikan rumah korban gempa sesuai dengan Rencana Anggaran Biaya (RAB).

Saat pihaknya melakukan verifikasi kelapangan, lanjut Jamian, tim inspektorat menemukan bermacam kejadian pada rumah yang belum rampung tersebut.

“Kita beri limit waktu satu bulan untuk diselesaikan sesuai dengan RAB. Hasil verifikasi dan audit, terjadi berbagai macam kejadian di setiap kelompok masyarakat. Tapi tetap harus siap dalam waktu sebulan,” tegas Jamian.

Jamian menjelaskan, berdasarkan hasil kesepakatan dengan TP4D Kejari Pidie Jaya, masalah belum rampungnya sejumlah rumah korban gempa tahap pertama itu tidak perlu diteruskan ke penegak hukum. Persoalan itu, sambungnya, masih dapat diawasi dan diverivikasi oleh Aparatur Pengawas Internal Pemerintah (APIP).

“Rumah korban gempa pada tahap pertama itu sudah harus fungsional atau bisa ditempati oleh pemiliknya. Namun jika ada kerugian negara, penegak hukum akan masuk,” beber Jamian dengan nada tegas.

Komentar

Loading...