Unduh Aplikasi

Seret Pemerintah Myanmar ke Mahkamah Internasional

Seret Pemerintah Myanmar ke Mahkamah Internasional
Foto/Reuters

BANDA ACEH - Pengurus Wilayah Dewan Dakwah Aceh (DAA) meminta kepada Perserikatan Bangsa-bangsa (PBB) untuk belajar adil dan berlaku adil terhadap Islam dan ummat Islam di seluruh dunia terutama terhadap muslim Rohingya di Myanmar.

Ketua Umum Dewan Dakwah Aceh, Tgk Hasanuddin Yusuf Adan mengatakan bahwa Islam adalah agama resmi, sah dan diakui serta disahkan oleh PBB sebagai salah satu agama resmi dunia.

"PBB harus memberikan hukuman kepada para pemimpin Myanmar dan negara Myanmar serta pemuka-pemuka agama Budha atas kekejamannya terhadap muslim Rohingya di Rakhine," kata Tgk Hasanuddin Yusuf Adan, Senin(4/9).

“The General Declaration of Human Rights atau Deklarasi Umum Hak-hak Azasi manusia (DUHAM) yang disahkan PBB tahun 1948, telah menjadi pegangan hidup dan kehidupan ummat manusia seluruh dunia. Oleh karena itu siapa yang melanggar ketentuan ini sudah sepatutnya di hukum dengan hukuman yang berat.”

Ia menyebutkan kandungan DUHAM tersebut diantaranya setiap orang berhak atas kehidupan, kemerdekaan dan keamanan pribadi (termuat dalam Pasal 3) dan tidak seorangpun boleh disiksa atau diperlakukan atau dihukum secara keji, tidak manusiawi atau merendahkan martabat (Pasal 5), tidak seorangpun yang dapat ditangkap, ditahan atau diasingkan secara sewenang-wenang (Pasal 9).

Kemudian setiap orang berhak untuk bebas bergerak dan bertempat tinggal dalam batas-batas setiap Negara dan Setiap orang berhak untuk meninggalkan negaranya termasuk negaranya sendiri, dan kembali ke negaranya (Pasal 13).

“Oleh karena itu PBB harus menegakkan poin demi poin dari pasal-pasal yang telah ditandatanganinya dalam DUHAM tersebut,” ujarnya.

Dosen Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam UIN Ar Raniry ini menambahkan karena cukup besar kesalahan Pemerintah Myanmar yang secara kenegaraan telah membantai muslim Rohingya dan melanggar pasal-pasal DUHAM tersebut, ia meminta PBB segera menyeret negara dan Pemerintah Myanmar ke Mahkamah Internasional untuk diadili seadil-adilnya atas kesalahan pelanggaran HAM berat terhadap muslim Rohingya.

Selama ini menurutnya, PBB selalu bertindak tidak adil terhadap Islam dan ummat Islam di seluruh dunia. Ia mencontohkan kasus Palestina, kasus Tolikara tahun 2015 di Indonesia, kasus muslim Rohingya selalu luput dari pengawasan PBB.

“Kalau sikap PBB terus berlaku tidak adil dan mengenyampingkan HAM dalam bertindak, maka PBB dibubarkan saja di dunia ini biar ummat Islam mencari kehidupan dan keadilan pada zat yang Maha Adil. Kehadiran PBB bukan sekedar tidak berlaku adil terhadap Islam dan ummat Islam melainkan memojok Islam dan ummat Islam,” tegasnya.

Tgk Hasanuddin menyebutkan Islam punya solusi hidup sendiri yang diatur dalam syariah yang dapat memberikan keamanan dan keadilan terhadap non muslim sedunia. Dan jika kehadiran PBB sebagai lembaga resmi dunia, maka Islam dan ummat Islam tidak akan pernah mendapatkan keadilan dan keamanan dalam kehidupan di negara mereka sendiri.

“Bubarkan saja PBB biar Islam dan ummat Islam dapat mengatur dunia ini dengan aman, damai, dan adil. Dan bubarkan PBB karena tidak pernah berlaku adil terhadap Islam dan ummat Islam,” ujarnya.

Komentar

Loading...