Unduh Aplikasi

Seratusan Mahasiswa Unjuk Rasa ke Gedung DPRK Langsa

Seratusan Mahasiswa Unjuk Rasa ke Gedung DPRK Langsa
Seratusan mahasiswa yang tergabung dalam Aliansi Mahasiswa Kota Langsa (AMKL) sedang melakukan unjuk rasa di gedung DPRK setempat. Foto: For AJNN

LANGSA - Seratusan mahasiswa yang tergabung dalam Aliansi Mahasiswa Kota Langsa (AMKL) melakukan unjuk rasa ke gedung DPRK Langsa, Rabu (22/7). Kedatangan mahasiswa menyatakan menolak Omnibus Law dan Rancangan Undang-Undang Haluan Ideologi Pancasila (RUU HIP).

Sebelum menuju ke gedung DPRK Langsa, para mahasiswa dari kampus Institut Agama Islam Negeri Langsa, Unsam Langsa, Universitas Sains Cut Nyak Dhien dan Akper Depkes sempat melakukan orasi di lapangan merdeka Kota Langsa.

Dalam orasinya, AMKL menolak upaya sentralisasi kekuasaan melalui konsep Omnibus Law RUU Cipta Kerja yang mencederai semangat reformasi.

Selain itu, massa juga menolak penyederhanaan regulasi terkait perizinan AMDAL dan aturan pertambangan yang mengancam kelestarian Sumber Daya Alam jangka panjang serta mendesak untuk melaksanakan reforma agraria sejati.

"Kami menolak sentralisasi sistem pengupahan buruh, potensi maraknya tenaga kerja outshorching serta dikebirinya hak-hak buruh, seperti cuti, jam kerja tidak jelas dan PHK sepihak,"kata Presiden IAIN Langsa, Rizki dalam aspirasinya.

Mahasiswa juga menolak sektor pendidikan dimasukkan kedalam Omnibus Law Cipta Kerja dan mendesak pemerintahan menghentikan praktik liberalisasi, privatisasi dan komersialisasi pendidikan serta demokratisasi kampus.

Mahasiswa mendesak DPRK Kota Langsa untuk segera menyampaikan aspirasi mahasiswa Kota Langsa kepada DPR RI paling lama 3 x 24 jam. Mahasiswa meminta DPRK Langsa mempublish minimal di dua media cetak atau online aspirasi yang disampaikan mereka ke DPR RI.

Mahasiswa mengecam, bila poin tuntutan itu tidak diindahkan maka mahasiswa akan turun ke jalan dengan jumlah yang lebih besar lagi.

Menanggapi tuntutan tersebut, Wakil Ketua DPRK Langsa, Joni menyatakan sependapat dengan mahasiswa RUU HIP harus ditolak, karena pancasila harga mati bagi seluruh bangsa dan rakyat indonesia.

"Saya dan Fraksi Demokrat di DPR RI menolak RUU HIP dan RUU Omnibus Law yang tidak berpihak kepada buruh dan tenaga kerja se Indonesia," kata Joni yang merupakan dewan dari Partai Demokrat itu.

Karena saat menyambut mahasiswa hanya seorang diri sebab dewan lain tidak ada di daerah, Joni mengaku akan menyampaikan tuntutan mahasiswa kepada dewan lain nantinya. 

Komentar

Loading...