Unduh Aplikasi

Serapan Anggaran Pemerintah Aceh Rendah, Masih Jauh dari Target

Serapan Anggaran Pemerintah Aceh Rendah, Masih Jauh dari Target
Foto: Ist

BANDA ACEH - Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Aceh Perubahan (APBA P) 2019 Satuan Kerja Pemerintah Aceh (SKPA) masih jauh dari target perencanaan.

Sampai 26 Desember 2019, anggaran baru mampu terserap 84,3 persen, dari target hingga akhir tahun ini sebesar 96,7 persen.

Pantauan AJNN melalui website layar monitor Percepatan dan Pengendalian Kegiatan Anggaran Pendapatan dan Belanja Aceh (P2K-APBA P), dari total pagu anggaran 2019 sebesar Rp 17,327 triliun, SKPA baru bisa merealisasikan 84,3 persen.

Terhitung hari ini, seluruh SKPA hanya tersisa waktu realisasi lima hari lagi. Artinya, masih menjadi tanda tanya apakah pemerintah mampu mencapai target tersebut, atau kembali mengalami Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) seperti tahun-tahun sebelumnya.

Kadiv Advokasi Korupsi GeRAK Aceh, Hayatuddin Tanjung meyakini SKPA tidak akan mampu merealisasikan APBA P 2019 sesuai target yang telah ditetapkan dengan sisa waktu lima hari ini.

Apalagi, jika dilihat dari realisasi masing-masing SKPA, hampir seluruhnya masih berkisar 80 persen lebih, hanya beberapa dinas saja yang hampir memenuhi target.

"Kalau saya lihat, tidak mungkin realisasi anggaran 2019 ini terserap baik sesuai target yang ditentukan, waktunya tinggal lima hari lagi, tidak mungkin bisa, apalagi hari kerja cuma dua hari lagi," kata Hayatuddin Tanjung kepada AJNN, Jum'at (27/12).

Hayatuddin mengingatkan, dengan sisa waktu ini SKPA memaksakan kehendak mengejar serapan, ditakutkan bakal banyak pekerjaan atau kegiatan yang tidak sesuai dengan perencanaan.

Jangan kumudian, kata Hayatuddin, serapan anggaran dikejar hanya untuk kepentingan elit, tanpa memikirkan dampak dan manfaatnya terhadap kesejahteraan rakyat.

"SKPA jangan memaksakan serapan tinggi dalam waktu sisa ini, jika tidak mungkin terkejar, sebaiknya jangan dilakukan," ujarnya.

Terkait hal ini, Hayatuddin meminta Plt Gubernur Aceh, Nova Iriansyah harus mengevaluasi setiap SKPA, karena buruknya serapan anggaran tersebut sudah menjadi prestasi tahunan.

Bahkan, tidak ada bedanya baik saat APBA murni maupun perubahan disahkan tepat waktu atau terlambat disahkan. Serapannya tetap saja rendah, dan jauh dari terget perencanaan.

"Ini menjadi tugas wajib Plt Gubernur Aceh, harus dievaluasi khusus, bila perlu diberikan sanksi," pungkas Hayatuddin.

Realisasi APBK AJay

Komentar

Loading...