Unduh Aplikasi

Sengketa Lahan Jembatan Panteraja Diduga Luas Dimark Up dan Tanah Negara Ikut Dijual

Sengketa Lahan Jembatan Panteraja Diduga Luas Dimark Up dan Tanah Negara Ikut Dijual
Sidang lapangan sengketa pembebasan lahan untuk pembangunan jembatan duplikat Panteraja.

PIDIE JAYA - Pembebasan lahan pada proyek pembangunan jembatan duplikat Panteraja, Kecamatan Panteraja, Pidie Jaya, lahan yang terletak sebelah timur masih dalam proses sengketa.

Sengketa lahan tersebut hingga saat ini sudah 15 kali sidang oleh Pengadilan Negeri (PN) Pidie Jaya, setelah ahli waris Keurani Ubit menggugat terkait sengketa lahan sebelah timur jembatan duplikat Panteraja tersebut.

Celakanya, dari 471 meter luas lahan yang telah dibayarkan, 68 meter diantaranya disinyalir milik negara, tepatnya milik Perusahaan Jasa Kereta Api (PJKA) atau sekarang disebut PT Kereta Api Indonesia (PT KAI).

Baca: Pembebasan Lahan Jembatan Panteraja, Satu Persil Bersengketa

"Dasar gugatan perdata tanah ke PN Meureudu adalah tanah milik ahli waris Keurani Ubit seluas 437 meter telah dijual secara tidak sah dan dilakukan secara melawan hukum oleh Usman Bin Abdullah dan menjualnya kepada M Yahya Ak pada tahun 2010. Penjualan tanah tersebut diketahui oleh ahli waris Keurani Ubit setelah keluarnya secara tiba-tiba akte jual - beli No. 52/PR/ 206/2010 yang dikeluarkan Camat Panteraja selaku PPATK," kata Maimun Musa selaku Ahli waris Keurani Ubit kepada AJNN, Kamis (29/4).

Bahkan kata Maimun, menjadi tanda tanya besar pembayaran lahan dengan luas 471 meter tersebut, padahal yang tertera di akte luas lahan itu hanya 437 meter persegi, luas 437 persegi sudah termasuk 68 meter milik PJKA.

"Masalah pembebasan lahan ini sangat aneh, padahal luas lahan di akte adalah 437 meter termasuk 68 meter milik PJKA didalamnya, tapi yang dibayarkan untuk lahan itu 471 meter," ucapnya.

Dijelaskan Maimun, surat keterangan No. 248/Ket.300.5.11.18/VIII/2020 Tertanggal 12 Agustus 2020, yang dikeluarkan oleh Badan Pertanahan Negara (BPN) Pidie Jaya, menjadi salah satu dasar pihaknya menggugat perdata ke PN Pidie Jaya.

"Surat itu adalah surat keterangan untuk proses pembuatan sertifikat degan keperluan pembebasan lahan untuk pembangunan jembatan Panteraja. Dasar surat itulah kami menggugat ke PN Meureudu," jelas Maimun.

Namun lanjut Maimun, keanehan terjadi pada sidang ke 12 dalam penyampaian alat bukti formil, pihak tergugat melampirkan sertipikat yang dikeluarkan pada tahun 2019.

"Dasar kami menggugat ke PN Meureudu berdasarkan surat keterangan No. 248/Ket.300.5.11.18/VIII/2020 Tertanggal 12 Agustus 2020, artinya pada tahun 2020 lahan itu tidak ada sertipikat. Tapi tiba-tiba pada sidang ke 12, tergugat melampirkan sertipikat yang dikeluarkan pada tahun 2019. Ini aneh, seperti ada mufakat jahat," curiganya.

"Seandainya saat itu ada sertipikat, kami tidak menggugat ke PN Meureudu, tapi kami akan menggugat ke PTUN dulu untuk membatalkan sertipikat itu," tambah Maimun.

Lebih aneh lagi lanjut Maimun, saat sidang lapangan Kamis pekan lalu, dari data BPN yang dipelihatkan kepada para pihak, antara keterangan dengan dokumen-dokumen akte jual beli, luas lahan adalah 437, sedangkan dalam peta ukur dan peta situasi pembebasan lahan yang diterbitkan BPN Pidie Jaya, yang mana uang pembayarannya telah dititipkan di PN Meureudu, luasnya adalah 471 meter.

"Itupun (yang dititipkan) belum dikurangi tanah milik PJKA seluas 68 meter. Kok semua bisa berbeda-beda. Khususnya tentang luas lahan, patut diduga ada mark up karena luas lahan di sertipikat tidak sama dengan peta ukur pembebasan untuk pembayaran oleh negara," pungkas Maimun.

"Dalam satu akte jual-beli terdapat dua pemilik tanah yang berbeda ikut dijual, sehingga patut diduga akte jual tersebut cacat prosedur dan administrasi, sehingga batal demi hukum," tambahnya lagi mengakhiri.

Untuk diketahui, terkait sengketa pembebasan lahan sebelah timur untuk pembangunan jembatan duplikat Panteraja iti, ahli waris Keurani Ubit menggugat Usman Bin Abdullah (Tergugat I selaku Penjual) dan M Yahya Ak (Tergugat II sebagai Pembeli) serta Keuchiek Mesjid dan Camat Panteraja (Turut Tergugat I dan II) secara tidak sah dan melawan hukum berdasarkan akte jual beli No. 52/PR/ 206/2010. Sidang gugatan itu telah berlangsung sebanyak 15 kali.

Idul Fitri - Disdik
Idul Fitri - BPKA
Idul Fitri - ESDM Aceh
Idul Fitri - Disbudpar
Idul Fitri- Gubernur Aceh

Komentar

Loading...