Unduh Aplikasi

Proyek Otsus 2018 Dinas Pengairan Aceh di Bireun Tanpa Dokumen Perencanaan

Proyek Otsus 2018 Dinas Pengairan Aceh di Bireun Tanpa Dokumen Perencanaan
Ilustrasi. Foto: Net

BANDA ACEH - Tim panitia khusus (Pansus) Dewan Perwakilan Rakyat Aceh (DPRA) Dapil III, menemukan sejumlah penyimpangan dalam proyek pemerintah provinsi di Kabupaten Bireun, dimana pendanaannya dilakukan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Aceh (APBA) tahun anggaran 2018.

Hasil kunjungan di lapangan, menunjukkan beberapa kegiatan-kegiatan yang lahir tidak memiliki dasar penganggaran yang jelas, seperti tersedianya dokumen perencanaan dan dokumen pendukung lainnya. Kebanyakan dari kegiatan tersebut, hanya menggunakan dokumen perencanaan simple design Dinas.

Hal itu membuat pembangunan yang didanai APBA 2018, yang lahir melalui mekanisme Peraturan Gubernur Aceh nomor 9 tahun 2018 tersebut, kehilangan arah yang mengakibatkan azas manfaat tidak dirasakan oleh masyarakat. Ironinya, tim pansus ini menemukan fakta, bahwa kegiatan pembangunan itu malah menyengsarakan masyarakat.

Pasalnya, pembangunan konstruksi proyek dilakukan berbarengan dengan pembebasan lahan. Kegiatan pembangunan bernilai miliaran rupiah itu berada dibawah Dinas Pengairan Aceh, seperti kegiatan pembangunan Jaringan Irigasi DI Alue Geuretut, di Kecamatan Makmur, Bireun, dengan pagu anggaran sebesar Rp 13,3 miliar yang dibangun PT Bukit Zaitun.

Kemudian, pembangunan Jaringan DI Mon Seuke Pulot, di Kecamatan Peusangan Siblah Krueng, Bireun, yang dibangun PT Takabeya Perkasa Group dengan pagu anggaran sebesar Rp 18,2 miliar dan kegiatan pembangunan Jaringan DI Aneuk Gajah Rheut di Kecamatan Peudada, Bireun, dengan pagu anggaran sebesar Rp 18,2 miliar oleh PT Ramaijaya Purnasejati.

Dalam laporannya, tim pansus III memberi catatan khusus atas tiga buah proyek di Dinas Pengairan Aceh, dengan total anggaran sebesar Rp 50 miliar. Ketiga proyek ini, dokumen perencanaanya dinilai cacat hukum karena tidak diawali dengan pembebasan lahan. Sementara itu, satu dari tiga proyek dimaksud juga bukan merupakan kewenangan pemerintah provinsi, yakni proyek pembangunan Jaringan DI Mon Seuke Pulot.

Mirisnya, tim pansus III juga mendapat informasi bahwa lahan masyarakat yang digunakan, belum dibayarkan sesuai Undang-Undang nomor 2 tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum, akan tetapi konstruksi bangunan sudah dikerjakan diatas lahan masyarakat tersebut.

Parahnya lagi, terdapat juga beberapa kegiatan yang telah dilakukan addendum kontrak pelaksanaan melebihi batas kewajaran, yaitu diatas 10 persen. Hal ini dilakukan Dinas Pengairan Aceh, karena dokumen perencanaan yang digunakan berdasarkan simple desain alias cacat hukum.

Menurut tim pansus III. pembangunan pola seperti ini dipastikan melanggar dan bertentangan dengan peraturan perundang-undangan dimana "pekerjaan tambah dilaksanakan dengan ketentuan tidak melebihi 10 persen dari harga yang tercantum dalam perjanjian awal.

Bahkan, menurut informasi yang diperoleh AJNN dari sumber yang dapat dipercaya, addendum kontrak pelaksanaan yang dilakukan nilainya mencapai diatas 50 persen. Hal ini tentu saja sudah jauh melampaui dari ketentuan yang diatur dalam peraturan perundang-undangan.

Komentar

Loading...