Unduh Aplikasi

Sempat Heboh Gara-gara Salah Stempel, DPRK Terima LKPJ Bupati Pidie 2018

Sempat Heboh Gara-gara Salah Stempel, DPRK Terima LKPJ Bupati Pidie 2018
Rapat Paripurna LKPJ Bupati Pidie. Foto: Salman

PIDIE - Meski terbubuhi stempel Gubernur Aceh pada pidato Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Bupati Pidie tahun 2018, namun tiga fraksi Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten (DPRK) setempat menerima dan menyetujui LKPJ Bupati Pidie tahun 2018.

Fraksi Partai Aceh, Fraksi Nasdem dan Gabungan pada pendapat akhir fraksi tentang hasil pembahasan pertanggungjawaban pelaksanaan APBK Pidie dan LKPJ Bupati tahun anggaran 2018, di Gedung DPRK setempat, Jumat (28/6) menyampaikan kritikan dan saran.

Baca: Heboh, LKPJ Bupati Pidie Berstempel Gubernur Aceh

Misalnya Fraksi Partai Aceh, pada pendapat akhir yang dibacakan Samsul Bahri menyampaikan kritikan diantaranya persoalan kelangkaan pupuk ketika memasuki tanam, penyajian data dalam LKPJ Bupati agar benar-benar disampaikan data rill, peningkatan mutu pendidikan serta kesiapan SDM dari para guru hingga menertibkan gedung yang belum mengantongi Izin Mendirikan Bangunan (IMB).

Baca: LKPJ Bupati Pidie Berstempel Gubernur Aceh, LBH: Ini Masalah Serius

"Kami dari fraksi Partai Aceh DPRK Pidie menyatakan dapat menerima dan menyetujui hasil pembahasan dan pengkajian rancangan qanun pertanggungjawaban pelaksanaan APBK Pidie 2018 dan LKPJ Bupati Pidie 2018," kata Samsul.

Sementara Fraksi Nasdem yang disampaikan Tgk Abdullah Ali menyampaikan berkaitan pelayanan publik dibawah kepemimpinan Bupati Pidie Roni Ahmad dan Fadhlullah TM Daud agar mempermudahkan sistem pelayanan BPJS.

Selain itu, terkait kasus salah stempel pada pengantar Pidato Bupati Pidie pada saat pembukaan sudang LKPJ Bupati Pidie tahun 2018 harus diakui merupakan sebuah kesalahan maka ini harus menjadi catatan penting bagi pemerintah setempat untuk memperbaiki manajemen birokrasinya.

"Kami nyatakan menerima hasil pembahasan LKPJ Bupati Pidie 2018 dan Pertanggungjawaban pelaksanaan APBK Pidie tahun anggaran 2018," sampaikan Abdullah Ali.

Fraksi Gabungan pada pendapat akhir dibacakan T Saifullah menyampaikan juga menyampaikan beberapa kritikan diantaranya, Pemerintah Pidie dalam melakukan suatu pembangunan baik fisik maupun lainya agar dibuatkan rancangan dan pengawasan dengan baik.

Terhadap pelelangan aset, baik itu aset bergerak maupun tidak bergerak agar didata untuk diketahui kondisinya termasuk meminta kepada Bupati Pidie untuk mengintruksikan kepada SKPK untuk meningkatkan pemasukan PAD.

"Fraksi gabungan menerima hasil perhanggungjawaban pelaksanan APBK Pidie LKPJ Bupati Pidie 2018," kata Saifullah.

Komentar

Loading...