Unduh Aplikasi

Semoga MK Tak Salah Langkah

Semoga MK Tak Salah Langkah
Ilustrasi.

HARI ini, Mahkamah Konstitusi akan memutuskan nasib dua pasal dalam Undang-Undang Pemerintah Aceh. Sore nanti, majelis hakim akan memutuskan sikap; menerima atau menolak gugatan yang diajukan sejumlah politikus dan lembaga resmi Dewan Perwakilan Rakyat Aceh.

Tentu publik di Aceh berharap Mahkamah Konstitusi tak keliru mengambil keputusan. Karena keputusan yang keliru akan merusak kepercayaan yang sedang dibina antara Aceh dan Jakarta setelah memulainya dalam perjanjian damai di Helsinki, Finlandia.

Buah perjanjian itu adalah, satu di antaranya, UUPA. Dan semakin hari, undang-undang ini semakin tergerus kekhususannya dampak dari undang-undang baru yang sama sekali tidak menghargai nilai-nilai kekhususan yang berlaku di Aceh, satu per satu.

Jika pasal 57 dan pasal 60 di UUPA tetap dihapus, yang muncul kemudian adalah konflik regulasi. Ini jelas tak elok dan mengancam hubungan antara Aceh-Jakarta.

Konflik regulasi juga akan sangat berdampak bagi penyelenggaraan Pemilihan Umum 2019. Saat ini saja, peran para penyelenggara pemilihan dipertanyakan karena mereka adalah produk rezim hukum berbeda setelah terbit aturan baru: Undang-Undang Pemilihan Umum.

Keputusan Mahkamah nanti akan sangat berpengaruh bagi Aceh dan masa depan keduanya. Karena itu, penting untuk melihat nilai histori sebelum berkeputusan. Tentu saja lewat pertimbangan yang berkeadilan, bukan sekadar kebutuhan politis. Apa yang diputuskan hari ini akan memperkokoh atau malah menggerogoti pondasi konstitusi.

Komentar

Loading...