Unduh Aplikasi

INTERMESO

Semakin Terbuka, Semakin Tertutup

Semakin Terbuka, Semakin Tertutup
ilustrasi.

KEJATUHAN Presiden Soeharto benar-benar mengubah wajah republik ini. Dan kini, hampir dua dasawarsa kemudian, hampir tak ada tanda-tanda bahwa negara ini pernah benar-benar mengalami masa-masa sulit untuk mengakses informasi. Kini, semua serba terbuka dan mudah diakses. Tapi benarkah?

Di atas kertas, mungkin ini benar adanya. Republik ini punya undang-undang pers dan undang-undang penyiaran. Republik ini juga punya undang-undang keterbukaan informasi dan sejumlah aturan lainnya. Bahkan yang tak kalah “keren” setelah semua keterbukaan ini, muncul pula undang-undang tentang informasi dan transaksi elektronik.

Mari kita mundur sedikit ke belakang. Di masa TVRI dan RRI benar-benar berjaya. Dan hanya sedikit koran yang mampu bertahan di tengah-tengahnya. Di masa-masa ini, semua informasi harus bersumbu pada rezim Orde Baru. Tak boleh ada yang mengkritik kebijakan Soeharto. Bahkan militer yang harusnya berperang dengan negara lain digunakan untuk membungkam suara-suara kritis yang mengkritik buruknya tata kelola pemerintahan. Setiap pembangkangan akan berhadapan dengan senjata.

Beritapun menjadi sangat tidak berimbang. Semua serba satu. Pegawai negeri hanya boleh beristri satu--akhirnya mereka punya banyak selir, mereka pun hanya boleh berorganisasi di satu wadah, profesi wartawan hanya satu, organisasi mahasiswa harus satu. Pihak yang berhak menyampaikan kebenaran pun hanya satu. Dua adalah barang haram.

Kebaikan itu hanya berasal dari penguasa dan partainya yang berlambang pohon beringin itu. Peran polisi dikebiri. Polisi pun bertingkah seperti militer padahal mereka adalah sipil. Dan jejaknya masih sangat dirasakan hingga saat ini. Di sekolah-sekolah, seluruh murid harus berbaris menghormati bendera. Ini dilakukan sejak mereka berada di sekolah dasar hingga ke sekolah menengah atas. Bahkan pegawai negeri sipil, yang jelas-jelas sipil, dibuat seperti militer. Lihat saja bagaimana garangnya polisi pamong praja atau satpam yang “sok militer”.

TVRI dan RRI, sebagai lembaga penyiaran utama--maklum, saat itu tak ada internet yang bisa diakses di warung-warung kopi--mendominasi berita. Seluruh berita harus melewati sensor. Frekuensi publik dikuasai sepenuhnya oleh pemerintah untuk menebarkan propaganda keberhasilan mereka. Sementara masyarakat yang kesulitan, terjerat kemiskinan, hanya boleh dibicarakan dari mulut ke mulut.

Fakta yang terjadi saat ini hampir mirip. Hanya saja berbeda dimensi. Jika dulu semua dibuat tertutup, kini semua terbuka lebar. Siapa saja boleh mengkritik sepanjang mampu bertahan dari UU ITE dapat menjerat siapa saja yang bermain dalam ranah ini. Frekuensi publik dikuasai oleh konglomerasi yang seenaknya menyiarkan program politik karena mereka juga menjadi pemilik televisi.

Lembaga-lembaga keterbukaan dibentuk. Pejabat pengelola informasi dan dokumentasi dibuat. Tapi tak ada apapun tersedia di website resmi yang mereka kelola. Kalaupun ada, itu hanya secuil dan sama sekali jauh dari keinginan untuk menciptakan keterbukaan informasi publik; transparansi.

Tak ada data tentang rincian proses penganggaran dan ke mana saja uang itu dihabiskan. Untuk mengaksesnya, prosesnya pun cukup sulit bahkan harus disengketakan. Jika dulu orang dengan mudah menuding pemerintah sangat tertutup, dan kini tudingan itu sulit disampaikan meski keterbukaan itu hanya sebatas kulit arinya saja.

Media massa di Aceh sulit untuk hidup karena tak banyak industri yang mau beriklan. Padahal iklan adalah sumber penghidupan sah sebuah perusahaan pers. Tapi pemerintah lebih memilih media yang menjadi “sahabat”, entah itu yang rela berbagi fee pemasangan iklan atau bersahabat untuk tidak mengkritik, jika ingin mendapatkan iklan dari pemerintah. Mau tak mau, media massa digiring untuk tunduk. Senjata yang digunakan bukan lagi bedil, melainkan uang dan kenyamanan.

Ini adalah tantangan yang harus dihadapi media massa dan orang-orang yang berkecimpung di dalamnya. Bagi mereka yang mencintai profesi ini, akan ada seribu cara untuk bertahan dalam kondisi seperti ini. Sepanjang masih ada kata-kata “publik” di sana.

IKLAN HPI
Gemas-Dinas pendidikan aceh

Komentar

Loading...