Unduh Aplikasi

Selembar Telegram Pemantik Polemik

Selembar Telegram Pemantik Polemik
Ilustrasi: MatRodi.

PENCABUTAN surat telegram Kepala Kepolisian Republik Indonesia tentang pemberitaan menyangkut kepolisian memang sudah sepantasnya dicabut. Alih-alih mendorong reformasi di tubuh kepolisian, surat itu malah membuat kepolisian mundur ke era ketertutupan.

Dalam telegram itu, Kepala Polri melarang media menyiarkan tindakan kepolisian yang menampilkan arogansi dan kekerasan. Media hanya diperkenankan untuk menayangkan kegiatan kepolisian yang tegas namun humanis.

Perintah lain yang harus dipantau oleh seluruh jajarannya di semua daerah adalah larangan memberitakan secara terperinci reka ulang kejahatan meskipun bersumber dari pejabat kepolisian yang berwenang dan fakta pengadilan.

Beberapa larangan memang cukup logis. Seperti media tidak boleh menayangkan reka ulang pemerkosaan dan kejahatan seksual. Menyamarkan gambar wajah dan identitas korban kejahatan seksual dan keluarganya, serta orang yang diduga pelaku kejahatan seksual dan keluarganya.

Sama seperti anjuran untuk menyamarkan gambar wajah dan identitas pelaku kejahatan, korban dan keluarga pelaku kejahatan yang pelaku maupun korbannya yaitu anak di bawah umur. Serta tidak menayangkan secara eksplisit dan terperinci adegan dan reka ulang bunuh diri serta menyampaikan identitas pelaku.

Namun sisa perintah itu cukup menjadi sinyalemen bahwa kepolisian mencoba menjadi lembaga super yang tak boleh dikritik. Padahal, di tengah kritik pun, lembaga kepolisian masih dihadapkan dengan masalah-masalah klasik, seperti arogansi aparat saat menangkap seorang tersangka atau hal-hal lain yang membuat masyarakat semakin tidak bersimpati kepada lembaga itu.

Sebelum Jenderal Pol Listyo Sigit Prabowo menjabat, Kepala Polri sebelumnya juga mengeluarkan aturan yang mencoba membatasi peran media massa. Namun, sama seperti aturan yang terakhir ini, isi telegram itu menuai protes.

Kepolisian sebenarnya tidak perlu alergi terhadap media massa. Kepolisian juga tidak perlu memperlakukan media massa seperti musuh. Karena yang disuarakan oleh media massa adalah kepentingan negara dan rakyatnya. Dan polisi adalah aparat yang seharusnya melindungi kerja-kerja jurnalis sebagai pilar demokrasi. 

Pemimpin kepolisian, atau lembaga lain, juga tak perlu risih dengan keberadaan pers, jika mereka bersih. Karena dalam bertugas, jurnalis atau wartawan memiliki rel tersendiri, yakni kode etik pers dan Undang-Undang Pers. Tak usah pun dilarang, media massa wajib berpegang pada kaidah-kaidah itu.

Jika ada orang yang merasa hak mereka diabaikan oleh media massa, mereka dapat melaporkan media massa bersangkutan kepada Dewan Pers. Selama ini, Dewan Pers cukup tanggap dalam merespons aduan-aduan tersebut jika memang media massa mengabaikan hak-hak orang-orang yang diberitakan.

Penerbitan aturan-aturan yang nyeleneh itu harusnya tidak lagi terjadi. Kepala Polri seharusnya dapat berdiskusi dengan Dewan Pers atau unsur-unsur lain yang mewakili jurnalis dan perusahaan pers untuk menjadikan kerja pers semakin maksimal. Tidak dengan membuat aturan yang hanya memantik polemik dan menguras energi.

Idul Fitri - Disdik
Idul Fitri - BPKA
Idul Fitri - ESDM Aceh
Idul Fitri - Disbudpar
Idul Fitri- Gubernur Aceh

Komentar

Loading...