Unduh Aplikasi

Seleksi Publik untuk Kepala BPMA

Seleksi Publik untuk Kepala BPMA
ilustrasi

BANYAKNYA kegiatan seleksi pejabat di Aceh harusnya benar-benar bermanfaat bagi masyarakat. Seleksi yang digelar juga harus dilakukan dengan transparan. Karena, tak sedikit uang daerah yang dikeluarkan untuk membentuk tim, menggelar rapat-rapat, mengiklankan seleksi di media massa, menggelar tes, dan sejumlah rapat lagi.

Salah satunya adalah pada proses pemilihan Kepala Badan Pengelolaan Minyak dan Gas Aceh (BPMA). Badan ini dibentuk dengan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2015. Peraturan ini adalah turunan dari Undang-Undang Pemerintah Aceh.

Dengan peraturan ini, Pemerintah Aceh dan Pemerintah Pusat bekerja sama dalam sebuah lembaga untuk mengurusi minyak dan gas di Aceh. Kepala BPMA bertugas di bawah Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral serta Gubernur Aceh.

Dengan kewenangan besar, harusnya proses seleksi dilaksanakan dengan ketat dan transparan. Termasuk dengan mengumumkan rangking para peserta. Apalagi, seleksi ini dilaksanakan dua kali. Dalam laman resmi Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Aceh, disebutkan dalam dua tahapan tes awal, tak ada kandidat yang lulus.

Kondisi ini memaksa panitia seleksi untuk memulai proses seleksi dari awal. Mereka juga melarang para kandidat yang melamar pada seleksi sebelumnya untuk mengirimkan kembali lamaran. Jika perlu, dalam seleksi ini, panitia mengumumkan rekam jejak tiga kandidat terbaik kepada publik. Dengan demikian, ada keterlibatan masyarakat dalam “menyeleksi” para kandidat tersebut.

Panitia juga perlu menjelaskan dana yang digunakan untuk seleksi ini. Tahun lalu, Pemerintah Aceh menganggarkan dana sebesar Rp 650 juta dalam APBA-P. Dana ini hanya terpakai sekitar Rp 250 juta. Sisanya menjadi silpa. Lantas, untuk uji kali ini, tim seleksi perlu menjelaskan sumber anggaran yang mereka pergunakan. Apalagi, APBA 2018 belum disahkan.

Komentar

Loading...