Unduh Aplikasi

Seleksi Pejabat Bener Meriah Melanggar Aturan dan Rekomendasi KASN

Seleksi Pejabat Bener Meriah Melanggar Aturan dan Rekomendasi KASN
Maharadi. Foto: IST.

Oleh Maharadi

Kegaduhan terkait dengan Proses Seleksi Terbuka Jabatan Tinggi (JPT) Pratama di Kabupaten Bener Meriah harus menjadi perhatian serius bagi semua pihak, bukan hanya internal birokrasi tetapi juga dari masyarakat. Termasuk Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten (DPRK) Bener Meriah yang menjalankan fungsi pengawasan terhadap penyelenggaraan pemerintahan di Kabupaten Bener Meriah. 

Seleksi Terbuka JPT Pratama yang dilakukan oleh Panitia Seleksi (Pansel) hasilnya telah diumumkan sebanyak 2 (dua) kali. Pertama pada tanggal 30 November 2020 dan yang kedua pada tanggal 18 Januari 2021.

Dalam hal ini, Pansel telah gagal memahami dan melaksanakan sejumlah peraturan perundang-undangan terkait seleksi terbuka JPT Pratama. Profesionalitas, kapasitas dan kapabilitas Pansel patut dipertanyakan. Pansel sepertinya juga tidak belajar dari proses seleksi Terbuka JPT sebelumnya. 

Dalam catatan, ada beberapa Rekomendasi Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN) yang harus ditindaklanjuti. Pertama, Pansel Terbuka JPT Pratama Bener Meriah harus segera membuat pengumuman ulang seleksi. Kedua, seleksi harus terbuka  yang umumkan kepada ASN di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bener Meriah dan di lingkungan Pemerintah Propinsi Aceh dengan persyaratan yang telah ditentukan. 

Dari pengumuman hasil seleksi pertama tanggal 30 November 2020 ada laporan yang masuk ke KASN bahwa terdapat peserta yang tidak memenuhi persyaratan namun, dipaksakan untuk diluluskan hingga tahap akhir oleh Pansel. Begitu juga dengan hasil seleksi kedua pada tanggal 18 Januari 2021.

Pansel terbuka JPT Pratama Bener Meriah wajib mempedomani aturan yang ada seperti Pasal 107 dan Pasal 108  Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen PNS, Permenpan RB RI No.15 Tahun 2019 tentang Pengisian Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama.

Kemudian Surat Edaran Menpan RB RI  No.52 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan JPT Secara Terbuka dan Kompetitif di Lingkungan Instansi Pemerintah dalam Kondisi Kedaruratan Kesehatan Masyarakat Corona Virus Disease 2019 (Covid-19). 

Aturan tersebut menjadi persyaratan mutlak yang harus dipenuhi, jangan sesuka hati menambah atau mengurangi persyaratan yang ada. 

Tidak dibenarkan melakukan penambahan pembobotan yang bertentangan dengan peraturan. Karena aturan hanya mensyaratkan 4 pembobotan. Karena saat melakukan penginputan di Aplikasi Sijapti tidak akan bisa di input penilaiannya. 

Pansel terbuka JPT Pratama Bener Meriah dalam sesi wawancara akhir harus melibatkan keseluruhan anggota Pansel terkait kompetensi teknis. Apabila ada peserta yang lolos di dua jabatan yang dipilih maka peserta harus membuat 2 (dua) makalah sesuai dengan jabatan yang akan diduduki. Inipun tidak dilakukan oleh Pansel.

Bahkan rekomendasi Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN) saja tidak diindahkan, padahal KASN dalam rekomendasi tidak memberikan izin dibukanya Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama di Lingkungan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bener Meriah sebelum adanya Surat Pengunduran Diri dari Kepala Dinas Lingkungan Hidup yang lama atas nama Ishaq Thayib.

Kegagalan dalam proses rekrutment ini seharusnya menjadi pelajaran penting bahwa birokrasi harus dibangun berdasarkan ketaatan asas, bukan atas kepentingan, apalagi ada pembiaran bagi  birokrat yang ugal-ugalan.

Bupati harus bersikap tegas untuk mengganti seluruh pansel yang terbukti gagal melaksanakan tugasnya dalam proses seleksi Terbuka JPT selama ini dengan segera mengkomunikasikannya dengan KASN. 

Hal ini penting dilakukan untuk menghindari kesalahan selanjutnya demi menjaga marwah Kabupaten Bener Meriah. 

Penulis adalah Koordinator Jaringan Anti Korupsi Gayo (Jang-Ko)

Komentar

Loading...