Unduh Aplikasi

Selangkah Lagi Menuju Herd Immunity

Selangkah Lagi Menuju Herd Immunity
Ilustrasi: axios.

Majelis Ulama Indonesia (MUI) mengeluarkan sertifikat halal terhadap vaksin virus corona (Covid-19) sinovac. Vaksin ini tidak mengandung intifa atau intifa babi atau bahan yang tercemar babi atau turunannya. MUI dan Pemerintah juga meyakinkan bahwa vaksin Sinovac tidak memanfaatkan bagian dari tubuh manusia atau jus minal insan. Vaksin ini disucikan secara syar'i dari najis mutawasitah.

Jaminan keamanan dan kehalalan vaksin, yang disampaikan oleh Menteri Agama Yaqut Cholil Qoumas, juga cukup untuk meyakinkan masyarakat agar mau divaksin. Yaqut mengatakan vaksin Sinovac yang dibuat di Cina dan dikembangkan oleh Bio Farma di Indonesia halal dan suci. 

Aceh mendapatkan kuota vaksin Sinovac sebesar 27.880 dosis vaksin. Untuk tahap awal, vaksinasi akan dilakukan di Aceh Besar dan Banda Aceh. Golongan pertama yang disuntikkan vaksin Covid-19 ini adalah tenaga medis yang berada dalam garda terdepan yang menangani virus Covid 19. 

Menyusul tenaga pelayanan publik, seperti anggota TNI, anggota Polri dan petugas di pelabuhan serta bandar udara. Hari ini, proses vaksinasi itu akan dilaksanakan serentak di seluruh daerah di Indonesia. Presiden Joko Widodo dan banyak kepala daerah akan menjadi contoh sebagai penerima vaksin. 

Namun hal jangan lantas dijadikan pembenaran bagi Pemerintah Aceh untuk memaksa masyarakat divaksinasi. Apalagi hingga saat ini masih kuat aroma penolakan dari berbagai kalangan untuk divaksin. 

Yang harus dilakukan oleh pemerintah adalah meyakinkan masyarakat untuk mau disuntikkan vaksin. Karena itu, sosialisasi dan edukasi yang tepat harus dilakukan dengan menggandeng seluruh elemen. Urusan ini terlalu besar jika hanya dilakukan oleh dinas kesehatan di provinsi dan daerah. 

Sebenarnya keinginan masyarakat untuk divaksinasi cukup besar. Dampak pandemi ini dirasakan sangat berat, terutama bagi masyarakat yang bergantung dari sektor informal. Vaksinasi ini diharapkan menjadi langkah awal kehidupan yang normal. Masyarakat dapat beraktivitas seperti biasa. 

Namun yang menjadi pertanyaan besar adalah seberapa aman tubuh seseorang setelah vaksin itu disuntikkan dan seberapa efektif vaksinasi itu dalam membentuk kekebalan tubuh. Dua faktor ini adalah pertanyaan paling besar setelah tingkat kehalalan vaksin. 

Karena itu, pemerintah harus bersikap terbuka dalam mensosialisasikan vaksin ini. Termasuk mengungkapkan dampak vaksin terhadap mereka yang telah disuntik. Mengutip pernyataan Wakil Ketua MPU Aceh, Tgk Faisal Ali, penolakan terhadap vaksin adalah hak setiap individu. Hal wajar karena program vaksin ini belum berjalan. 

Karena itu, pemerintah tak perlu mengeluarkan sanksi dan menakuti-nakuti warga dengan berbagai ancaman dan aturan. Yang harus dilakukan adalah merangkul masyarakat dan meyakinkan mereka untuk mau divaksin sebagai upaya menciptakan herd immunity.

Komentar

Loading...