Unduh Aplikasi

Selamatkan Garuda dengan PMN atau Investasi Pemerintah, Bukan Pinjaman Tanpa Dasar Hukum

Selamatkan Garuda dengan PMN atau Investasi Pemerintah, Bukan Pinjaman Tanpa Dasar Hukum
Adian Napitupulu. Foto: RMOL

Oleh: Adian Napitupulu

SETELAH pertemuan dengan Presiden kemarin, banyak sekali pendapat, pandangan komentar yang muncul. Ada yang positif, ada yang negatif. Selama semua pro kontra itu berbasis data dan argumentasi logis, lebih bagus lagi jika pro kontra itu punya muatan ilmiah, dengan demikian Demokrasi sungguh menjadi sangat indah. Tetapi Demokrasi akan kehilangan keindahannya jika pro kontra lahir dari dukungan berlebihan yang irasional maupun kebencian.

Ini salah satu dari sekitar 5 atau 6 materi pembicaraan saya dengan Presiden, khususnya terkait dengan BUMN.

Setelah ngobrol tentang kondisi terkini, situasi Nasional, Corona, Pertanahan, PHK di BUMN (Garuda, Aerofood dan INKA), Rencana penutupan sekitar 2000 kantor cabang Mandiri, UMKM dan beberapa hal lainnya, kemudian saya menyampaikan pada Presiden agar tidak mengambil opsi pemberian pinjaman Rp 8,5 Trilyun pada Garuda.

Kenapa demikian? Karena menurut saya, pemberian pinjaman tidak ada dalam PP 23 tahun 2020. Artinya ketika negara memberi pinjaman pada Garuda maka pemberian pinjaman itu bisa melanggar PP 23 tahun 2020 dan tentunya juga melanggar UU induknya yaitu no 2 tahun 2020. Jika di paksakan maka Garuda mungkin bisa selamat, pemegang saham non Pemerintah bisa selamat tapi Presiden, posisinya bisa "tidak selamat.

Begini penjelasannya, Dalam PP 23 tahun 2020 Tentang Program Pemulihan Ekonomi Nasional, hanya ada empat pilihan bagi pemerintah untuk melakukan penggelontoran anggaran.

Pertama, Penyertaan Modal Negara (PMN). Kedua, Penempatan Dana., Ketiga, Investasi Pemerintah. Serta Keempat, Penjaminan.

Penyertaan Modal Negara yang adalah pemisahan kekayaan negara dari anggaran pendapatan dan belanja negara atau penetapan cadangan perusahaan atau sumber lain untuk di jadikan sebagai modal badan usaha milik negara dan/atau perseroan terbatas lainnya, dan di kelola secara korporasi. Lalu, Penempatan Dana merupakan kegiatan yang di lakukan oleh pemerintah dengan menempatkan sejumlah dana pada bank umum tertentu dengan bunga tertentu.

Selanjutanya, Investasi Pemerintah adalah penempatan sejumlah dana dan/atau asset keuangan dalam jangka panjang untuk investasi dalam bentuk saham, surat utang, dan/atau investasi langsung guna memperoleh manfaat ekonomi, social, dan/atau manfaat lainnya. Serta Penjaminqn adalah kegiatan pemberian jaminan oleh penjamin atas pemenuhan kewajiban financial terjamin pada penerima jaminan.

Dari empat pilihan itu, maka dari sisi regulasi, peluang membantu Garuda hanya dimungkinkan dalam bentuk PMN ataupun dalam bentuk Investasi Pemerintah. Tidak ada kemungkinan opsi lain pada garuda selain kedua hal tersebut.

Yang mengherankan Kementrian BUMN temrasuk Kementrian Keuangan sepertinya menolak ketentuan yang terdapat dalam Peraturan Pemerintah, padahal hal itu menguntungkan negara. Kementrian BUMN dan Kementrian Keuangan sepertinya memaksa agar bentuk bantuan harus Dana Talangan berikut hari disebut Pinjaman.

Saya mencoba mencari apa dasar hukum yang membuat dua kementrian tersebut merasa yakin bahwa pemberian pinjaman pada Garuda itu di mungkinkan dan punya dasar hukum.

Lalu mungkinkah Pinjaman diberikan? Kalau sekedar bicara mungkin atau tidak mungkin tentu bisa membuka debat kusir yang sangat panjang. Nah untuk keluar dari perdebatan ada baiknya kita mencari dasar hukum berdasarkan peraturan Perundang-undangan ynag telah tersedia baik itu UU, PP bahkan Peraturan Menteri yang bisa menjelaskan lebih jauh tentang yang terkait dengan Investasi Pemerintah dan Pinjaman.

Rujukan saya adalah UU no 1 tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, PP no 08 tahun 2007 tentang Investasi Pemerintah, serta Permenkeu no.190/PMK.05/2011 tentang sistem akuntansi investasi pemerintah.

Dari UU, PP hingga Permenkeu tersebut menurut saya sekali lagi sangat jelas bahwa bantuan yang bisa di berikan pada Garuda tetap tidak bisa di kategorikan pinjaman melainkan masuk kategori Investasi yang berupa pembelian saham, obligasi, surat utang atau investasi langsung sebagai tambahan modal. Di luar itu pilihan lainnya hanya Penyertaan Modal Negara, dimana posisi Pemerintah adalah sebagai pemilik modal bukan sebatas pemberi pinjaman.

Pola ini memiliki konsekuensi dimana pemilik saham di luar Pemerintah, sahamnya akan terdelusi sementara komposisi saham Pemerintah semakin besar, bisa naik dari 60 an persen menjadi 75 persen, atau 90 persen bahkan bisa lebih.

Bila hal itu terjadi maka harusnya Menteri BUMN dan Menteri Keuangan bangga dan senang karena saham Negara bertambah besar di Garuda. Jadi baiknya menurut hemat saya, para Menteri berjuanglah untuk PMN atau Investasi Pemerintah, bukan untuk Pinjaman yang berpotensi melanggar PP 23 /2020 dan UU 2/ 2020.

Respon Presiden

Bagaimana respon Presiden saat saya menyampaikan hal itu? Presiden tidak marah, tidak menunjukan wajah kesal. Presiden mendengar, sembari membuat cukup banyak catatan dan berbicara menegaskan beberapa hal yang di rasa perlu.

Ketika pembicaraan telah berlangsung sekitar 60 hingga 70 menit dan seluruh percakapan telah selesai, saya pamit pada presiden dan Presiden berdiri lalu mengantar saya sampai ke pintu teras tempat Golf Car menjemput.

Lalu bagaimana jika Presiden mengambil keputusan lain yang berbeda dengan yang saya sampaikan? Menurut saya tugas saya adalah berbicara, mengingatkan, menyampaikan informasi. Bagaimana Presiden menggunakan dan menyikapi apa yang saya sampaikan, itu mutlak hak Presiden.

Saya sebagai pendukung Jokowi dari saat ia maju sebagai Gubernur DKI, Pilpres 2014 maupun Pilpres 2019 memiliki kewajiban moral dan sejarah untuk menjaga agar Jokowi tidak terjerumus dalam peluang melakukan pelanggaran terhadap Peraturan perundang-undangan.

Saya tidak perduli ada yang mau marah, kesal, merundung, mengecam atau menyebar fitnah apapun. Bagi saya kepedulian tertinggi sebagai pendukung Jokowi, sebagi pemilih Jokowi, sebagai warga negara dan rakyat Indonesia adalah memastikan uang negara untuk menyelamatkan negara dan Rakyat bukan untuk menyelamatkan saham swasta di Garuda.

Penulis adalah Sekjen PENA 98

Komentar

Loading...