Unduh Aplikasi

Audit BPK RI Atas Kinerja BPKS

Selain Tidak Miliki KNSP, Pemerintah Pusat Belum Limpahkan Kewenangan Pada BPKS

Selain Tidak Miliki KNSP, Pemerintah Pusat Belum Limpahkan Kewenangan Pada BPKS
Gedung BPKS. Foto: IST

BANDA ACEH - Badan Pengusahaan Kawasan Sabang (BPKS) dianggap belum efektif dalam mengelola Kawasan Sabang. Hal ini disampaikan oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI  dalam rangkuman Ikhtisar Hasil Pemeriksaan Semester (IHPS)  II 2019. 

Dalam IHPS yang dikeluarkan lembaga negara itu,menyebutkan kalau BPKS belum memiliki kebijakan, norma, standar, dan prosedur yang lengkap serta terdapat penerbitan peraturan  kementerian/lembaga lain yang membatasi wewenang BPKS. 

Selain itu pemerintah pusat juga belum melimpahkan  kewenangan kepada BPKS atas bidang pertambangan dan  energi, pariwisata, serta kelautan dan perikanan.

Akibatnya, pelaksanaan kewenangan yang telah direncanakan dalam program dan kegiatan BPKS menjadi terhambat. Master Plan dan Business Plan Kawasan Sabang belum sepenuhnya lengkap, jelas, dan berkesinambungan. 

Kemudian Review Master Plan dan Business Plan 2007-2021 juga belum memuat tugas dan fungsi BPKS sesuai dengan  Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2000 tentang Kawasan  Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Sabang. 

Dari dokumen yang diperoleh AJNN, terdapat 5 bidang yang perencanaannya belum termuat dalam Review Master Plan dan Business Plan Tahun 2007-2021 yaitu jasa, pertambangan,  pos, perbankan, dan asuransi. 

Selain itu skema pendanaan dalam Master Plan tidak  menyediakan informasi skema pendanaan per sektor dan kegiatan, terkait dengan pihak penyandang dana maupun besaran dana yang dibutuhkan. 

Akibatnya, BPKS belum sepenuhnya fokus pada arah percepatan pengembangan Kawasan Sabang yang telah ditetapkan dalam Master Plan Tahun 2007-2021 dan penyelesaiannya tidak sesuai dengan jadwal yang telah  ditetapkan.

Dari dokumen ikhtisar itu juga disebutkan kalau dalam Master Plan Tahun 2007-2021 dan penyelesaiannya tidak  sesuai dengan jadwal yang telah ditetapkan. Pelaksanaan program pengembangan kawasan Sabang belum mencapai target  yang telah ditetapkan. 

Pelaksanaan pembangunan belum disertai studi kelayakan (feasibility study) yaitu kajian apakah suatu usulan  proyek layak dikerjakan atau tidak, belum disertai rencana  penggunaan/pemanfaatan aset, dan belum disertai MoU atas  perencanaan pembangunan yang berada di tanah pemerintah  daerah. Akibatnya, pelaksanaan pembangunan pada Kawasan  Sabang menjadi tidak terarah.

Tapi hal yang lebih mengherankan, BPKS belum optimal dalam  mengusahakan sendiri sumber pendapatan untuk mendanai belanjanya. Bahkan sejumlah aset yang dimiliki BPKS belum  sepenuhnya dikelola secara memadai untuk menghasilkan  penerimaan negara bukan pajak (PNBP). 

Hal lain yang menjadi temuan BPK RI adalah, Kepala BPKS  belum menetapkan tarif layanan pemanfaatan aset dan layanan perizinan dengan persetujuan Dewan Kawasan Sabang  (DKS) setelah berkonsultasi dengan Menteri Keuangan.

Walaupun menurut BPK terdapat aset yang telah dibangun  oleh BPKS, tetapi belum jelas arah pemanfaatannya sebagai sumber optimalisasi PNBP BPKS.

Pemanfaatan aset BPKS oleh pihak lain juga belum didukung dengan perjanjian kerja sama. Akibatnya, BPKS tidak dapat segera memperoleh pendapatan dari pembangunan yang telah  dilaksanakan, pendapatan yang belum ditetapkan tarifnya,  aset yang belum dikerjasamakan, dan pendapatan pemanfaatan idle cash.

Untuk itu BPK RI merekomendasikan kepada Kepala BPKS  pertama, bersama DKS berkoordinasi dengan kementerian teknis terkait dengan percepatan penerbitan Kebijakan 
Norma Standar Prosedur (KNSP) peraturan pelaksanaan  kewenangan BPKS. Kedua,bersama DKS mengoordinasikan komitmen pendanaan dan keterlibatan dari Pemerintah Kota  Sabang, Pemerintah Kabupaten Aceh Besar, dan Pemerintah Aceh serta kementerian/lembaga terkait dalam perencanaan  pengembangan Kawasan Sabang.

Ketiga, memerintahkan Deputi Umum dan Kepala Biro Perencanaan untuk melaksanakan sinkronisasi program dan kegiatan yang tertera pada Review Master Plan dengan pemda 
dan kementerian/lembaga terkait pada saat penyusunan Review Master Plan.

Keempat, segera mengusulkan tarif pemanfaatan aset secara  lengkap kepada Kementerian Keuangan serta menetapkan unit  kerja yang memiliki tupoksi pemeliharaan dan pengelolaan  atas seluruh aset yang telah dibangun oleh BPKS. Hasil  pemeriksaan atas pengelolaan Kawasan Sabang mengungkapkan 6 temuan yang memuat 7 permasalahan ketidakefektifan.

Ikhtisar Hasil Pemeriksaan Semester (IHPS) II Tahun 2019 disusun untuk memenuhi ketentuan Pasal 18 Undang-Undang  Nomor 15 Tahun 2004. Ikhtisar ini merupakan ringkasan dari 488 Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) yang diselesaikan BPK pada semester II tahun 2019 yang terdiri atas 1 LHP  keuangan  (1%),  267 LHP kinerja  (54%), dan 220 LHP dengan  tujuan tertentu (DTT) (45%) Dalam IHPS II Tahun 2019 ini,  BPK mengelompokkan hasil pemeriksaan berdasarkan pengelola  anggaran, yaitu pemerintah pusat pemerintah daerah, BLUD,  dan BUMD serta BUMN dan badan lainnya. 

Komentar

Loading...