Unduh Aplikasi

TERKAIT DUGAAN SPPD FIKTIF ANGGOTA DPRK ABDYA

Selain Pihak Maskapai, Kejari Abdya Akan Kroscek Hotel Tempat Menginap

Selain Pihak Maskapai, Kejari Abdya Akan Kroscek Hotel Tempat Menginap
Ilustrasi. Foto: Net

ACEH BARAT DAYA - Kejaksaan Negeri Aceh Barat Daya (Kejari Abdya), terus mendalami kasus dugaan korupsi SPPD fiktif anggota Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten (DPRK) Abdya, yang anggarannya mencapai Rp 1,3 miliar dalam APBK Abdya tahun 2017.

Kajari Abdya, Abdur Kadir SH MH mengatakan, hingga saat ini kasus tersebut masih ditahap penyelidikan. Pihaknya, dalam waktu dekat sudah menjadwalkan akan meminta keterangan pihak maskapai penerbangan yang digunakan anggota DPRK Abdya saat melakukan perjalanan dinas, sesuai tiket yang dilaporkan dalam pertanggungjawaban.

"Mengenai tempatnya sedang dikoordinasikan terlebih dahulu. Kemungkinan akan dilakukan di Banda Aceh, tepatnya di Kejati Aceh," ungkap Abdur Kadir kepada AJNN, Selasa (20/8).

Baca: Kejari Abdya Terus Dalami Dugaan SPPD Fiktif DPRK Abdya

Sementara itu, ia mengatakan, pemanggilan terhadap pihak manajemen maskapai penerbangan, yang digunakan anggota DPRK Abdya saat melakukan perjalanan dinas yang diduga fiktif itu, keperluannya untuk dilakukan pemeriksan silang (chrosschek).

"Untuk keperluan mengkroscek saja, berkaitan dengan penerbangan atas nama-nama di tiket itu, dicek ada tidak dalam (daftar) manifest penumpang. Jadi, sifatnya hanya membantu memberi keterangan kepada kita," jelasnya.

Kemudian, katanya, ada beberapa maskapai penerbangan yang digunakan untuk terbang. Nantinya, pihak-pihak maskapai dimaksud, akan diminta melakukan print out manifest penumpang, sesuai dengan tanggal penerbangan yang tertera di tiket anggota DPRK Abdya saat melakukan perjalanan dinas.

"Akan dilakukan kroscek. Semuanya tinggal di di print out saja. Nah persoalannya begini, apa masih bisa berangkat menggunakan tiket orang lain,"katanya.

Baca: Kejari Abdya Bakal Mintai Keterangan Pihak Maskapai di Kejati

Selain itu, lanjut Abdur Kadir, pihak manajemen hotel tempat mereka menginap juga akan dimintai keterangan. Hal ini dilakukan untuk memastikan keberadaan mereka saat itu.

"Kalau ada kan artinya tidak fiktif. Keadilan untuk hukum itu harus fair play, artinya semua pihak diberi kesempatan untuk memberikan bukti-bukti," ulasnya.

Selain itu, kata Kajari, pihaknya akan berkerja secara profesional. Temuan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI Perwakilan Aceh itu belum bisa dikatakan sebagai hasil audit kerugian negara.

Seluruh pihak yang berkaitan dengan kasus dugaan penyimpangan SPPD fiktif ini akan dimintai keterangan, untuk keperluan pengumpulan data (Puldata) dan pengumpulan bahan keterangan (Pulbaket).

"Penyelidikan dilakukan untuk mengumpulkan segala informasi supaya tidak ada orang yang dizalimi. Penegakan hukum itu harus adil. Nanti, hasil penyelidikan itu akan diekspos oleh tim, jika sudah lengkap dapat ditingkatkan ke penyidikan," pungkasnya.

Diberitakan sebelumnya, kasus ini mencuat berdasarkan hasil audit BPK RI Perwakilan Aceh. Saat dilakukan kroscek, ditemukan perbedaan antara nama penumpang di tiket pesawat tidak sesuai dengan nama yang muncul pada barcode boarding pass.

Iklan Kriyad

Komentar

Loading...