Unduh Aplikasi

Selain Haji dan Umrah, DPRA Sudah Sampaikan 5 Raqan Prioritas ke Kemendagri

Selain Haji dan Umrah, DPRA Sudah Sampaikan 5 Raqan Prioritas ke Kemendagri
Dokumen AJNN

BANDA ACEH - Selain Rancangan Qanun (Raqan) Haji dan Umrah yang sudah disampaikan ke Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) agar difasilitasi, ada lima rancangan qanun prioritas 2020 juga yang diminta Dewan Perwakilan Rakyat Aceh (DPRA) agar difasilitasi.

Lima rancangan qanun itu yakni, Pencabutan Qanun Aceh Nomor 4 Tahun 2015 tentang Penyelesaian Kerugian Pemerintah Aceh, Raqan Sistem Informasi Aceh Terpadu, Qaqan Haji dan Umrah, Raqan Perlindungan dan Pemberdayaan Petani, Raqan Pendidikan Kebencanaan Aceh dan Raqan Kawasan Tanpa Rokok (KTR).

"Fasilitasi dilakukan oleh Mendagri melalui Ditjen Otda paling lama 15 hari kerja," kata Ketua Badan Legislatif, Bardan Sahidi saat ditemui AJNN di Tower Coffe, Banda Aceh, Sabtu (12/12/2020).

Ia mengatakan, ada 11 rancangan qanun Aceh yang menjadi prioritas 2020. Namun satu rancangan qanun Aceh tentang Perlindungan Lahan Pertanian Berkelanjutan tidak sempat dilakukan pembahasan.

"Satu nggak sempat dibahas. Jadi ada 10 rancangan qanun Aceh yang jadi prioritas. Enam raqan sudah disampaikan permohonan ke Kemendagri agar difasilitasi," jelasnya.

Ia mengatakan masih ada tiga bagian dari rancangan qanun Aceh yang jadi prioritas 2020 yang masih menunggu nomor registrasi dari Kemendagri.

Tiga rancangan qanun tersebut antaran lain, Pencabutan Qanun Aceh Nomor 4 Tahun 2015 tentang Penyelesaian Kerugian Pemerintah Aceh, Perubahan Atas Qanun Aceh Nomor 2 Tahun 2019 tentang Retribusi Aceh, dan Perubahan Atas Qanun Aceh Nomor 10 Tahun 2018 tentang Baitul Mal.

"Ini akan kita paripurnakan. Kita menunggu tenggat waktu yang kita berikan ke Kemendagri. Sampai waktu yang ditentukan tak ada balasan, kita akan tepp lakukan paripurna," pungkasnya.

|Indra Wijaya

Komentar

Loading...