Unduh Aplikasi

Selain Dinas PUPR, Ternyata Kegiatan Tanpa Perencanaan Ditemukan di Dinas Lain

Selain Dinas PUPR, Ternyata Kegiatan Tanpa Perencanaan Ditemukan di Dinas Lain
Ilustrasi. Foto: Net

BANDA ACEH - Tim Panitia Khusus (Pansus) Dapil Aceh III Dewan Perwakilan Rakyat Aceh (DPRA), menemukan sejumlah paket kegiatan yang dibiayai Anggaran Pendapatan dan Belanja Aceh (APBA) tahun 2018, di Kabupaten Bireun yang dalam proses pengajuan anggarannya dilakukan tanpa didasari dokumen perencanaan.

Berdasarkan laporan hasil kunjungan kerja Tim Pansus, kegiatan yang dikerjakan tanpa memiliki dokumen perencanaan, paling banyak ditemukan di Dinas Pengairan Aceh, yaitu sebanyak 25 paket kegiatan dengan total anggaran sebesar Rp 81,8 miliar. Kemudian, Pansus juga menemukan sebanyak 4 paket tanpa dokumen perencanaan di Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Aceh, yang menelan total biaya Rp 28,9 miliar.

Selain di dua dinas diatas, Pansus juga menemukan sejumlah kegiatan di beberapa SKPA, yang dikerjakan tanpa memiliki dokumen perencanaan. Kunjungan kerja anggota DPRA Dapil Kabupaten Bireun itu dilaksanakan dari 6 Juli sampai dengan 13 Juli 2019 lalu. Sedangkan laporan hasil kunjungan ini dilakukan Selasa (3/9) lalu.

Tim Pansus Dapil III ini diketuai H Saifuddin Muhammad, wakil ketua Zulfadhli, Sekretaris Efendi, dan beranggotakan Kautsar, Said Dahlawi, Samsul Bahri Ben Amiren, dan Hj Nurbaiti A Gani. Hasil kunjungan di lapangan, Pansus menemukan sebagian besar kegiatan yang lahir tidak memiliki dasar penganggaran yang jelas, seperti tidak tersedianya dokumen perencanaan dan dokumen pendukung lainnya.

Berikut merupakan daftar paket kegiatan di sejumlah SKPA, yang menurut temuan Pansus DPRA dibuat tanpa dokumen pelaksanaan, yaitu:

Dinas Pendidikan Aceh, terkait Paket Pengadaan Komputer UNBK SMA dan SMK di Kecamatan Jeumpa, Kabupaten Bireun, dengan pagu anggaran sebesar Rp 2,4 miliar. Dalam paket ini tidak disebutkan, siapa rekanan pelaksana.

Dinas Pendidikan Dayah Aceh, Pembangunan dan Pengembangan Dayah Al Madinatuddiniyah Babussalam Putra, Gampong Blang Bladeh, Kecamatan Jeumpa, Bireun, dengan pagu Rp 930 juta. Kemudian, Pembangunan dan Pengembagan Yayasan YPI Dayah Harapan Ummat, Gampong Arongan, Kecamatan Sp Mamplam, Bireun dengan pagu Rp 1,4 miliar.

Selanjutnya, Paket kegiatan Pembangunan dan Pengembangan Dayah Raudhatul Shalihin Al Aziziyah, Gampong Teupin Panah, Kecamatan Plimbang, Bireun, dengan pagu anggaran sebesar Rp 930 juta. Ketiga paket dengan total anggaran Rp 3,2 miliar ini, juga bukan merupakan kewenangan Pendidikan Dayah.

Baca: Kegiatan Dana Otsus Tanpa Perencanaan Melanggar Juknis

Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Aceh, terkait paket Pengadaan Truk Sampah Desa Bireun Meunasah Capa, dimana paket kegiatan tersebut dilaksanakan PT Indomobil Prima Niaga, dengan pagu anggaran Rp 382 juta. Selain itu, paket pengadaan mobil tersebut bukan kewenangan dinas terkait.

Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Aceh, paket Retrofit Lampu Penerangan Umum Mercury ke LED di Kabupaten Bireun, dikerjakan PT Tripa Cahaya Sejahtera dengan pagu sebesar Rp 459 juta. Kemudian, kegiatan Pengeboran Eksplorasi atau Produksi Air Tanah di Kabupaten Bireun, dengan pagu anggaran sebesar Rp 1,5 miliar dan dikerjakan CV Kanpo.

Dinas Penanggulangan Bencana Aceh (BPBA), atas paket Pengadaan Mobil Pemadam Kebakaran di Kabupaten Bireun, dikerjakan PT Pundarika Atma Semesta dengan pagu sebesar Rp 1,6 miliar. Paket ini bukan kewenangan BPBA, selain itu Pansus menemukan tidak adanya TOR dan penentuan spesifikasi dalam pengadaan mobil tersebut.

Dinas Tenaga Kerja dan Mobilitas Penduduk Aceh, terkait pekerjaan Pembangunan dan Penyempurnaan Kontruksi Jalan Lokasi Cot Kruet di Kabupaten Bireun, dengan pagu Rp 406 juta dan dikerjakan CV Cahaya Mandiri. Kemudian, Pembangunan Embung Alue Kupula dan Saluran Drainase Lokasi UPT Cot Kruet, Kecamatan Peudada, Bireun, dikerjakan CV Fiqia Pratama dengan pagu Rp 402 juta. Kedua paket ini juga bukan merupakan kewenangan dinas terkait.

Dinas Pertanian dan Perkebunan Aceh, atas Pembangunan Gedung Penampungan Hasil Perkebunan (Kakao) di Kabupaten Bireun, dengan pagu Rp 486 juta dan dikerjakan CV Rambideung. Selain itu, paket Pengadaan Pompanisasi beserta perlengkapannya di Kabupaten Bireun, dikerjakan CV Tuah Karya, dengan pagu sebesar Rp 431 juta.

Dinas Kelautan dan Perikanan Aceh, dari 6 paket kegiatan 2 diantaranya tidak memiliki dokumen perencanaan, yaitu, paket Pembangunan DAM Pengawasan Jetty Kolam Pelabuhan PPI Peudada, Bireun, yang dikerjakan PT Karya Lima Usaha dengan pagu Rp 3,1 miliar. Kemudian, Normalisasi Jaringan Irigasi Saluran Tambak Gandapura, Jangka, Jeunib dan Simpang Mamplan, Bireun dengan pagu Rp 1,6 miliar dan dikerjakan CV Azkia Jaya Abadi. Terkait pekerjaan yang disebutkan, juga bukan pekerjaan dibawah kewenangan DKP.

Penelusuran AJNN, dalam Peraturan Gubernur Aceh nomor 9 tahun 2017 tentang Petunjuk Teknis Pengelolaan TDBHM dan Otonomi Khusus, dimana dalam pasal 18 ayat (1) disebutkan, usulan kegiatan dana Otsus harus dilengkapi dengan dokumen pendukung.

Kemudian, dalam pasal yang sama ayat (2) disebutkan dengan jelas dokumen pendukung yang dimaksud, yaitu tersediangnya Detail Enginering Design, Kerangka Acuan Kerja, Studi Kelayakan, Survey Investigation and Design, dokumen AMDAL serta dokumen perencanaan lainnya. Selain itu, dokumen tersebut dinyatakan sudah diserahkan paling lambat 14 hari sebelum Musrenbang Rencana Kerja Pemerintah Aceh (RKPA) dilaksanakan.

Komentar

Loading...