Unduh Aplikasi

Sekwan DPRK Bireuen dinilai tak terbuka

BIREUEN - Perkumpulan BIMa menilai Sekretaris Dewan (Sekwan) Bireuen tidak birokratis dalam hal menanggapi permohonan infomasi publik tentang dokumen LPJ tahun 2013 dan APBK-P tahun 2014 yang diajukan mereka . Hal ini disampaikan Manager Database dan Informasi, Perkumpulan BIMA, Muhammad Nasir kepada AJNN melalui siaran pers, Jumat (10/10)

Dikatakan Nasir, BIMa telah menerima surat balasan dari pihak Sekwan, akan tetapi surat tersebut baru kami terima sore setelah melayangkan keberatan kepada Sekda

"Kami menilai Sekwan belum mencerminkan sikap seorang birokratif dan mengirimkan surat balasan sore hari setelah dilayangkan surat keberatan sehingga terkesan melakukan pembohongan publik," ujar Nasir.

Dijelaskannya, surat balasan tertanggal 29 September baru dikirimkan kepada kami pada tanggal 8 oktober sore, kami menaruh kecurigaan atas surat balasan sudah disiapkan akan tetapi sengaja tidak dikirimkan atau memungkinkan juga setelah ada teguran dari Sekda berdasarkan surat keberatan kemudian Sekwan menyiapkan surat balasan dengan cara membuat tanggal mundur.

"Kedua isi surat Sekwan, kami anggap sebagai bentuk pembohongan publik karena dokumen yang kami minta merupakan produk yang dihasilkan oleh Eksekutif dan Legislatif," kesalnya.

Sekwan dalam melaksanakan dukungan fasilitas pelaksanaan tugas Anggota DPRK juga menggunakan dokumen yang sama baik dalam fungsi Legislasi, Anggaran dan Pengawasan. Sehingga apa yang disampaikan oleh Sekwan dokumen tersebut tersedia di DPKKD kami nilai hanyalah alasan semata dan tanpa disadari apa yang dilakukannya telah memenuhi unsur pidana yang diatur dalam Pasal 52 Undang-undang nomor 14 tahun 2008.

"Pada tanggal 8 Oktober 2014, BIMa telah mengajukan surat keberatan kepada Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Bireuen dengan surat nomor 143/PK/X/2014 terkait tidak ditanggapinya permohonan yang kami ajukan ke Sekwan," kata Nasir.

Ditambahkan, pada sore harinya setelah mereka menyatakan keberatan, Sekda mengubungi BIMa dan menyampaikan bahwa pihak Sekwan telah mengirimkan surat balasan kepada BIMa tertanggal 29 September 2014.

Namun anehnya, surat balasan dari Sekwan sampai dengan tanggal 8 oktober belum kami terima dan inilah yang menjadi dasar diajukan keberatan kepada atasan PPID. "Berselang beberapa jam kemudian surat balasan dari pihak Sekwan baru diantar ke kantor Perkumpulan BIMa dan Sekda mengharapkan kami besok (9/10-red) untuk menjumpai Assisten III terkait masalah terebut," ungkap Nasir.

Dalam urat balasan Sekwan tersebut nomor 175/1854 memuat: 1) Bahwa pada Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Bireuen tidak tersedia kedua bentuk dokumen sebagaimana permintaan saudara. 2) Sesuai tugas pokok dan fungsi Sekretaris DPRK Bireuen hanya melaksanakan dukungan fasilitas pelaksanaan tugas-tugas Anggota DPRK Bireuen meliputi dibidang Legislasi, Anggaran dan Pengawasan. 3) Kami informasikan bahwa kedua bentuk dokumen tersebut adalah produk Pemerintah Kabupaten Bireuen, maka dapat diajukan permintaan kepada Pemerintah Kabupaten Bireuen C/q. Dinas Pengelolaan Keuangan dan Kekayaan Daerah (DPKKD) Kabupaten Bireuen.

"Uji akses informasi publik yang kami lakukan harus menjadi pelajaran penting bagi Bupati Ruslan dimana telah diwacanakan Bireuen sebagai daerah wisata pelayanan publik belum berjalan sebagaimana mestinya," tambah Nasir.

SAFRI MS

Komentar

Loading...