Unduh Aplikasi

Sekwan dianggap Tidak mampu, paripurna DPRK Abdya “perang” interupsi

ACEH BARAT DAYA - Sidang paripurna Dewan Perwakilan Kabupaten Aceh Barat Daya (Abdya) tentang pengesahan dan penetapan tata tertib (tatib) yang digelar di gedung DPRK yang beralamat di komplek perkantoran pemkab Abdya di jalan Bukit Hijau Keudee Paya, Senin (15/12) diwarnai “perang” interupsi.

Penyebabnya adalah perbedaan pandangan antara para Fraksi Nasional Bersatu (NB) dengan Fraksi Aceh terkait tata tertib (tatib).

Hujan interupsi bukan saja mempersoalkan tatib, akan tetapi para wakil-wakil rakyat itu juga mempertanyakan kinerja sekretaris Dewan yang di anggap lemah dalam melayani anggota DPRK.

Anggota Fraksi NB  menyuarakan aspirasinya sebelum sidang paripurna dilanjutkan tatib harus diberikan kepada masing-masing anggota dewan. Sedangkan anggota-anggota fraksi dari partai Aceh memilih untuk tetap dilanjutkan sidang tersebut sambil menunggu tatib yang sedang dilakukan di copy oleh staf sekwan.

Dalam paripurna itu, anggota DPRK dari Partai Gerindra, Zulkarnaen mengitruksikan jika para anggota dewan belum diberikan tatib oleh sekwan, sebaiknya sidang paripurna ini di skor dulu.

“ Bagaimana kita mensahkan tatib, sementara tatibnya tidak diberikan. Ini ibarat beli kucing dalam karung,” kata politisi asal kecamatan jumpa ini.

Setelah molor beberapa jam, akhirnya sidang paripurna pengesahan tatib DPRK kembali dilanjutkan. Lagi-lagi intruksi, kali ini interuksi berasal dari anggota dewan dari PKB. Zul Ilfan mengatakan biasanya sehari sebelum dilakukan rapat paripurna tatib sudah dibagikan kepada semua kalangan dewan.

Ia meminta kepada pimpinan sidang, jika tatib belum dimiliki semua oleh kalangan dewan sebaiknya sidang tidak boleh dilanjutkan. Tapi sayang, interupsi Zul ilfan tidak dihiraukan oleh ketua DPRK, sidang dilanjutkan dengan pembacaan tatib oleh sekwan Mukhsin. 

Setelah pembacaan tatib usai, Zulkarnaen kembali melakukan interupsi, kali ini dia mengatakan sekwan dalam membacakan jumlah pasal tidak sesuai dengan jumlah pasal yang dibagikan kepada anggota DPRK.  Menurut dia, jika sekwan tidak mampu dalam melayani anggota DPRK Abdya sebaiknya mundur saja dari jabatannya.

“Saya minta kepada pimpinan sidang untuk dapat melakukan evaluasi  kinerja sekwan Abdya. karena kejadian ini sudah sering terjadi dilembaga DPRK ini,” kata politisi Gerindra ini

Bukan saja Zulkarnaen dan Zul Ilfan yang menyorot sekwan Abdya. namun ketua Fraksi NB Samsul Bahri juga mengintruksikan, kata dia seharusnya dalam sidang paripurna pengambilan keputusan, Sekwan seharusnya mengundang Muspida Abdya, serta menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya pada saat pembukaan paripurna.

Begitu juga dengan tatib yang seharusnya sudah dibagi kepada semua anggota DPRK. “

tugas sekwan ini perlu dipertanyakan, jika tatib belum kita miliki dasar apa yang harus kita sahkan” cetus poitisi Nasdem ini.

Ia menambahkan, jika tatib ini dipaksakan untuk disahkan, kami fraksi Gabungan Nasional Bersatu (GNB) menolak dan tidak menyetujui, karna masih ada ayat-ayat didalam tatib ini menabrak Peraturan Pemerintah (PP) serta banyak ayat-ayat yang tertera didalam tatib tersebut tidak sesuai serta amburadul. Oleh karna itu, kami atas nama fraksi NB walk out dan keluar dari sidang paripurna mencari kebenaran ke Mendagri RI.

Amatan AJNN, setelah Samsul Bahri melakukan interupsi, 11 angota dewan yang tergabung dalam Fraksi Nasional bersatu langsung keluar dari ruangan sidang paripurna. namun Rapat Paripurna yang dipimpin oleh Zulkifli Isa akhirnya mengesahkan juga tata tertib DPRK periode 2014-2019.

SUPRIAN

Komentar

Loading...