Unduh Aplikasi

Sekda Panggil Satu Persatu SKPA yang Masuk Lingkaran Merah

Sekda Panggil Satu Persatu SKPA yang Masuk Lingkaran Merah
Foto: Ist

BANDA ACEH - Terkait realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Aceh (APBA) 2019 yang masih rendah, Sekretaris Daerah (Sekda) Aceh sudah mulai memanggil Satuan Kerja Pemerintah Aceh (SKPA) terkait.

Sekda Aceh, Taqwallah mengaku bahwa hingga hari ini terdapat 29 SKPA masih mendapatkan rapor merah karena realisasi anggaran yang sangat rendah, serta jauh dari terget yang ditetapkan yakni 45 persen hingga 31 Agustus 2019.

Baca: Belum Memenuhi Target, 29 SKPA Dalam Lingkaran Merah

"SKPA ini sedang kita panggil satu persatu," kata Sekda Aceh, Taqwallah saat menggelar konferensi pers bersama Ketua KPK, Agus Raharjo, di Pendopo Gubernur Aceh, Selasa (27/8).

Sebagai Sekda baru, Taqwallah berjanji bakal menyelesaikan persoalan rendahnya serapan anggaran ini dalam jangka waktu dua bulan sudah berjalan baik.

"Terhadap SKPA yang masih rendah, kami sebagai Sekda baru, target 2 bulan diselesaikan, bagaimana kedepan anggaran terserap tepat waktu," ujarnya.

Berdasarkan informasi pada layar monitor Percepatan dan Pengendalian Kegiatan Anggaran Pendapatan dan Belanja Aceh (P2K-APBA), terlihat bahwa dari total pagu anggaran 2019 sebesar Rp 17,104 triliun, SKPA baru berhasil menyerap sekitar 36,3 persen.

Capaian ini masih jauh dari target serapan sebesar 45 persen hingga 31 Agustus 2019.

Adapun 29 dari 59 SKPA yang masih berada dalam lingkaran merah karena yakni, Dinas Peternakan, Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, Dinas Perhubungan, Dinas Pengairan, Dinas Kelautan dan Perikanan, Dinas Pendidikan Dayah, Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman.

Selanjutnya, Dinas Koperasi dan UKM Aceh, Dinas Ketenagakerjaan, Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral, Dinas Perindustrian dan Perdagangan, Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Aceh, Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia serta Dinas Pemuda dan Olahraga.

Lalu, Biro Hukum, Badan Pengelola Keuangan Aceh, Biro Umum, Badan Kepegawaian Aceh, Biro Administrasi Pembangunan, Keureukon Katibul Wali Nanggroe Aceh, Biro Ekonomi, BPA, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, Majelis Adat Aceh, Majelis Pendidikan Aceh, Baitul Mal, Biro Pengelolaan Barang dan Jasa, Badan Penanggulangan Bencana Aceh serta Badan Reintegrasi Aceh.

Komentar

Loading...