Unduh Aplikasi

Sekda Aceh Lantik Tersangka Kasus Korupsi sebagai Pejabat Pengawas

Sekda Aceh Lantik Tersangka Kasus Korupsi sebagai Pejabat Pengawas
Foto: Dok AJNN

BANDA ACEH - Kejaksaan Tinggi (Kejati) Aceh menetapkan empat tersangka kasus dugaan korupsi pembangunan jalan Muara Situlen - Gelombang di Aceh Tenggara (Agara) dengan anggaran Rp11,6 miliar.

Asisten Tindak Pidana Khusus (Aspidsus) Kejati Aceh, R. Raharjo Yusuf Wibisono, mengatakan keempat tersangka ini terdiri dari Kuasa Pengguna Anggaran (KPA), Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK), dan dua orang pihak swasta atau rekanan.

"Sebenarnya ada lima orang tersangka dalam kasus korupsi Jalan Muara Situlen-Gelombang. Namun, satu tersangka lagi sudah meninggal dunia," kata Raharjo didampingi Kajati Aceh, Muhammad Yusuf, kepada wartawan dalam acara Coffee Morning di Kejati Aceh, Senin (11/1).

Ia menyebutkan keempat tersangka yang sudah ditetapkan itu, yakni inisial J, sebagai KPA, Syudirman Arianto, sebagai PPTK, KS, rekanan dari pihak swasta, dan KR, rekanan dari pihak swasta. 

“Hingga saat ini, perkara Muara Situlen tahapan progresnya sedang menunggu penghitungan ahli. Kemudian ditindak lanjuti dengan penghitungan kerugian negara dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Aceh," tutur Raharjo.

Penetapan tersangka Syudirman Arianto selalu PPTK pembangunan Jalan Muara Situlen-Gelombang tidak serta merta menghentikan karirnya di jajaran Pemerintahan Aceh.

Senin, 11 Januari 2021, Pukul 17.00 WIB, Sekretaris Daerah Aceh, Taqwallah melantik 113 pejabat eselon III dan IV di lingkungan Pemerintahan Aceh di Anjong Mon Mata, Banda Aceh.

Dalam sambutannya, ia mengatakan, pelantikan ini merupakan momen penting untuk mendorong keberhasilan reformasi birokrasi. 

“Saya percaya bahwa saudara dan saudari dapat melaksanakan tugas sebaik-baiknya," sebut Taqwallah.

Menurutnya, pelantikan Pejabat Administrator dan Pengawas di Lingkungan Pemerintah Aceh sudah didasari dengan kapasitas yang dimiliki masing-masing. Lanjut Taqwallah, penempatan masing-masing pejabat eselon III dan IV ini tentu sudah memalui pencermatan.

Menariknya, dari 113 pejabat eselon III dan IV yang dilantik itu, ada nama Syudirman Arianto. Ia dilantik oleh Sekda Aceh untuk menduduki jabatan Kasubbag Tata Usaha pada UPTD Jalan dan Jembatan Wilayah V Dinas PUPR Aceh.

Padahal sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Aparatur Sipil Negara (ASN), pasal 54 (3) point (c) bahwa persyaratan  untuk dapat diangkat dalam Jabatan pengawas harus memiliki integritas dan moralitas yang baik.

Baca: Kasus Muara Situlen, Kejati Aceh Tetapkan Empat Orang Tersangka

Artinya, Syudirman Arianto tidak memenuhi persyaratan untuk menduduki jabatan pengawas. Pelantikan Syudirman seharusnya tidak terjadi jika Sekda Taqwallah selaku Ketua Baperjakat cermat dan hati-hati dalam menempatkan pejabat pengawas di lingkungan Pemerintah Aceh.

Koordinator GeRAK Aceh, Askhalani ketika dimintai tanggapanya mengatakan pelantikan seorang tersangka untuk menduduki jabatan publik adalah preseden buruk yang mencerminkan ketidakcermatan dan ketidakpatuhan baperjakat terhadap pelaksanaan peraturan pemerintah tentang Manajemen Aparatur Sipil Negara.

“Ini preseden buruk yang menunjukkan ketidakcermatan dan ketidakpatuhan Ketua Baperjakat dalam melaksanakan peraturan pemerintah tentang manajemen aparatur siapin negara,” kata Askhalani, Sabtu (16/1).

Ia menambahkan bahwa ketidakpatuhan atas pelaksanaan peraturan pemerintah ini tidak bisa dianggap sebagai peristiwa biasa, ini merupakan peristiwa maladministrasi dan pembangkangan atas peraturan perundang-undangan yang mencoreng wibawa Gubernur Aceh di mata publik dan Pemerintah Pusat.

“Ketidakpatuhan atas PP manajemen ASN ini merupakan peristiwa maladministrasi dan pembangkangan atas peraturan perundang-undangan, tidak boleh dianggap biasa, ini peristiwa yang mencoreng wibawa Gubermur Aceh dimata publik dan Pemerintah Pusat,” tegas Askal.

Menurutnya, Gubernur Aceh harus menegur Taqwallah dan memintanya agar melakukan koreksi atas kesalahan yang bukan saja tidak patuh tapi juga tidak patut.

“Gubernur harus menegur Taqwallah serta memerintahkan untuk melakukan koreksi atas kekeliruan yang tidak patut ini,” ujarnya.

Komentar

Loading...