Unduh Aplikasi

Sejumlah Catatan Kritis Fraksi PAN Terkait Raqan Pertanggungjawaban APBK Aceh Barat 2019

Sejumlah Catatan Kritis Fraksi PAN Terkait Raqan Pertanggungjawaban APBK Aceh Barat 2019
Wakil Ketua DPRK Aceh Barat, Ramli SE. Foto: AJNN/Fauzul Husni

ACEH BARAT - Fraksi Partai Amanat Nasional Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten (DPRK) Aceh Barat menolak Rancangan Qanun tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBK Aceh Barat Tahun Anggaran 2019 untuk disahkan menjadi Qanun Aceh Barat.

Hal itu disampaikan dalam pandangan Fraksi PAN yang dibacakan oleh Wakil Ketua DPRK, Ramli SE, yang merupakan politisi Partai PAN, dalam rapat paripurna yang berlangsung, Rabu (29/7).

Dalam pandangan Fraksi PAN itu, ada beberapa permasalah yang menjadi catatan sehingga kenapa PAN menolak Raqan tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBK Aceh Barat Tahun Anggaran 2019 untuk disahkan menjadi Qanun Aceh Barat.

Adapun beberapa hal yang masih menjadi perhatian dan catatan Fraksi PAN yakni, masalah mutasi, seharusnya penempatan ASN pada jabatan tertentu bukan didasarkan pada hubungan pribadi atau kelompok maupun koneksi politik yang dapat mendorong terjadinya keberpihakan dalam pembuatan kebijakan maupun penyelenggaraan pelayanan publik. 

Kemudian, permasalahan pemberhentian keuchik, dimana jawaban bupati masih mengatakan kalau hal itu adalah karena ada hasil audit inspektorat dan adanya penolakan masyarakat melalui tuha peut gampong. Dimana apa yang disampaikan bupati sama sekali tidaklah bisa menjadi dasar hukum dalam etika penyelenggaraan pemerintahan. Pihaknya menduga bupati membuat keputusan sepihak karena alasan politis dan kepentingan pribadi atau kelompok. 

Selanjutnya, PAN juga menyorot adanya informasi persiapan meugang Idul Adha 1441 hijriah, dimana masing-masing kepala dinas dibebankan penyediaan hewan qurban dan meugang sebanyak dua ekor kerbau atau sapi, sedangkan untuk camat masing-masing dibebankan hanya satu ekor. Kalau ini tetap dilakukan maka akan terbuka peluang penyelewengan anggaran oleh kepala dinas ataupun camat di instansi/wilayahnya masing-masing. 

"Karena kami tidak pernah melihat pengalokasian anggaran tersebut dalam perencanaan anggaran daerah. Perlu kami ingatkan bahwa setiap dugaan penyelewengan anggaran merupakan sebuah penghianatan bagi masyarakat dan jelas termasuk kedalam ranah tindak pidana korupsi," tegas Ramli.

Selain itu, kata Ramli, pihaknya juga menyorot pelayanan kesehatan yang masih perlu dan banyak dibenahi, khususnya di Rumah Sakit Umum Daerah Cut Nyak Dhien dan puskesmas-puskesmas kecamatan.

PAN juga menyorot pekerjaan pembangunan pagar Rumah Sakit Umum Jiwa (RSUJ) di Desa Beuregang, Kecamatan Kaway XVI, Kabupaten Aceh Barat. Dimana oknum pejabat Dinas Kesehatan yang mengatakan bahwa dirinya telah melakukan pengrusakan terlebih dahulu bagian pagar tersebut sebelum melakukan peninjauan.

"Sungguh tuduhan itu sangat berat dan memprihatinkan bagi kami. Namun kami tidak perlu menuntut atas apa yang oknum pejabat tersebut tuduhkan," jelasnya.

Kemudian masalah pembongkaran Puskesmas Tangkeh dan UPT Puskesmas Layung. Dimana bupati menyebutkan kalau DPRK Aceh Barat sudah disurati untuk memberikan persetujuan pelaksanaan pembongkaran tersebut, dan tim boupaleigt merekomendasikan kepada bupati untuk mengeluarkan surat penghapusan aset yang ditembuskan ke DPRK Aceh Barat. 

"Tapi kami dari Fraksi PAN selama ini belum pernah melihat sepucuk suratpun yang isinya tentang pemberitahuan tersebut. Kalau memang ada, sudah pastilah akan kami tentang karena kegiatan ini jelas-jelas telah menghambur-hamburkan uang negara," kata Ramli.

Tak sampai disitu, Fraksi PAN juga menyorot terkait permasalahan pengelolaan sampah di Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan. Dimana dari tahun 2018 sampai dengan tahun 2020 masih belum berubah.

"Kami melihat fungsi alat berat yang dimiliki oleh dinas tersebut lebih memperioritaskan untuk mencari keuntungan sampingan, sedangkan fungsi utama untuk menertibkan kondisi sampah di tempat pembuangan akhir sama sekali tidak dilakukan," ungkapnya.

Kemudian, PAN juga menyorot kegiatan dana aspirasi khususnya untuk pembangunan jalan produksi perkebunan yakni jalan irigasi, dan jaringan pengadaan khusus jalan perkebunan pada tahun anggaran 2019 dengan pagu anggaran Rp 13,5 miliar yang tersebar di 12 kecamatan. 

"Kami menduga bahwa dalam pelaksanaan proyek tersebut terkesan asal jadi dan bahkan ada paket pekerjaan ruas jalan tersebut penuh dengan permasalahan dalam proses pekerjaannya," jelasnya.

Dalam hal pekerjaan pengadaan bibit pinang, PAN berpendapat anggaran Rp 2,6 miliar yang dialokasikan tersebut tidaklah efisien dalam penggunaannya. Dengan harga yang sangat mahal perbatangnya yaitu sebesar Rp.9,685, pihaknya menduga proses pekerjaan pengadaan bibit pinang tersebut sarat dengan muatan KKN.

"Dimana dugaan penggelembungan harga secara nyata terjadi karena bibit yang didatangkan tidak sesuai dengan harapan masyarakat. Kemudian penempatan sementara bibit pinang tersebut juga terkesan asal-asalan, ada yang diletakkan di belakang rumah warga, bahkan ada pula yang di samping WC," kata Ramli.

Terakhir, PAN menyorot masalah perubahan status Perusahaan Daerah Pakat Beusaree menjadi perseroan, dimana proses penetapan direksi, khususnya pengangkatan direktur utama yang masih dalam status Perusahaan Daerah Pakat Beusare belum dilakukan melalui proses yang diamanahkan oleh aturan perundang-undangan.

"Kami berpendapat bahwa pihak manajemen perusahaan daerah tersebut belum siap untuk menerima perubahan. Kami menduga ada unsur kepentingan pribadi atau kelompok tertentu yang terlalu dipaksakan kepada pihak eksekutif sehingga nanti yang menanggung akibatnya adalah seluruh manajemen perusahaan tersebut," tegasnya.

Komentar

Loading...