Unduh Aplikasi

Sejarah MoU Helsinki akan Masuk Kurikulum Aceh

Sejarah MoU Helsinki akan Masuk Kurikulum Aceh
Gubernur Zaini Abdullah dan istri saat menyerahkan santunan anak yatim di Desa Buket Teungoh, Kecamatan Jangka Buya, Pidie Jaya. Foto: Fauzul Husni.
PIDIE JAYA - Sejarah tentang proses perdamaian Aceh mulai dari perjanjian damai MoU Helsinski hingga lahirnya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pemerintah Aceh (UUPA) dipastikan akan masuk dalam kurikulum pendidikan Aceh.

Hal tersebut disampaikan oleh Gubernur Aceh, dr. Zaini Abdullah saat meresmikan gedung Lembaga Pendidikan Islam Nurul Rahmah, Buket Teungoh, Kecamatan Jangka Buya, Pidie Jaya, Minggu (20/3).

Gubernur Zaini mengatakan bahwa sejarah tentang konflik yang puluhan tahun melanda Aceh dan akhirnya selesai dengan semangat perdamaian perlu diceritakan kepada generasi akan datang guna membangkitkan kesadaran mereka akan pentingnya memelihara perdamaian bagi keberlansungan pembangunan Aceh.

"Anak cucu kita harus sadar bahwa proses perdamaian Aceh termasuk antara peristiwa penting yang diakui oleh dunia internasional, bahkan mediatornya Presiden Martti Ahtisaari mendapat hadiah Nobel Perdamaian berkat peran dan keterlibatannya dalam proses perundingan perjanjian damai MoU Helsinki," ujar Doto Zaini--sapaan Zaini Abdullah.

Menurutnya, sejarah Aceh yang akan dimasukkan ke dalam kurikulum pendidikan nanti bukan saja berkaitan dengan konflik dan perdamaian, tapi juga termasuk peran Aceh dalam mempertahankan kemerdekaan pada awal pendirian Republik Indonesia.

"Di Bener Meriah saya melihat sendiri tempat dimana Radio Rimba Raya yang sederhana sekali saat itu berkumadang mempertahankan status kedaulatan NKRI dari penjajah Belanda, tapi masih sedikit dari generasi muda sekarang yang tahu," katanya.

Di hadapan para pengurus pesantren dan santri yang turut hadir pada acara peresmian tersebut, Doto Zaini menegaskan bahwa pendidikan dayah terpadu akan tetap mendapat perhatian khusus dari Pemerintah Aceh baik melalui Badan Pembinaan Pendidikan Dayah (BPPD) serta SKPA lainnya yang terkait.

"Penguatan pendidikan Islam menjadi fokus perhatian Pemerintah Aceh. Sampai dengan sekarang, Alhamdulillah jumlah santri yang belajar di dayah dan pesantren terus meningkat. Kami yakin, hal ini tidak terlepas dari perbaikan fasilitas dan peningkatan manajemen yang lebih baik dari dayah itu sendiri, yang telah kita upayakan bersama sejak beberapa tahun belakangan ini," ujar Doto Zaini.

Gubernur Zaini menambahkan bahwa selain aspek pendidikan islam, Pemerintah Aceh saat ini juga fokus pada penguatan dan penerapan syariat Islam secara menyeluruh di Aceh.

"Saat ini kita sedang merampungkan Grand Desain Penerapan Syariat Islam, yang Insya Allah akan selesai tahun ini, yang didalamnya termasuk aspek ekonomi syariah dan tahapan Konversi Bank Aceh menjadi Bank Aceh Syariah akan terus kita pacu, dan insya Allah akan segera terealisasi pada Agustus tahun ini," ujarnya.

Komentar

Loading...