Unduh Aplikasi

INTERMESO

Seimbang

Seimbang
Ilustrasi: Steempeak

JADI orang itu kudu berani memikul tanggung jawab. Jangan sedikit-sedikit menyalahkan orang lain. Menuding sana-sini. Jika terus-terusan seperti itu, tidak akan pernah ada solusi. Yang muncul adalah pengingkaran yang malah menimbulkan masalah ketimbang memunculkan jalan keluar.

Saat isu kemiskinan membuat malu pemerintah, pejabat jangan malah menyalahkan para perokok sebagai kambing hitam. Toh bahkan tanpa rokok pun, hampir tak ada uang yang beredar di masyarakat. Jangan-jangan, sebentar lagi, masyarakat juga dilarang makan nasi atau membeli ikan tongkol.  

Di tengah pandemi, di saat roda perekonomian mandek. Seharusnya pemerintah membuat terobosan-terobosan yang mampu membuat roda perekonomian berputar alih-alih mencari-cari kesalahan. Jangan pula menghardik orang lain meski hanya lewat imbauan di stiker. Itu bukan sikap seorang gentleman

Di awal pandemi, saat angka penyebaran Covid-19 di Aceh rendah, seharusnya Pemerintah Aceh menerapkan aturan ketat di perbatasan. Akses keluar masuk Aceh harus dijaga dengan serius. Orang-orang yang tidak ber-KTP Aceh, yang kehadirannya tidak terlalu penting, hendaknya diminta untuk menunda kedatangan mereka ke Aceh. 

Mereka yang ber-KTP Aceh, dan ingin kembali ke Aceh, seharusnya menjalani proses karantina yang ketat. Diinapkan di daerah-daerah perbatasan. Selama menjalani karantina, mereka dijamin kebutuhannya. Setelah benar-benar dinyatakan sehat, barulah mereka diperkenankan masuk ke Aceh. Tapi yang terjadi sebaliknya.

Dengan mengetatkan pintu masuk di daerah-daerah perbatasan, Pemerintah Aceh tidak perlu membatasi perjalanan masyarakat dari satu daerah ke daerah lain di Aceh. Aktivitas perekonomian pun dapat berjalan normal. Warung-warung kopi bisa beroperasi, hotel-hotel tetap mendapatkan kunjungan, pengusaha transportasi juga dapat bernapas karena kendaraan mereka tetap beroperasi mengangkut penumpang. 

Dengan dana refocusing, Pemerintah Aceh dapat membeli kopi hasil panen masyarakat. Bahkan jika perlu, setiap rumah tangga mendapatkan bantuan khusus dari Pemerintah Aceh, tak peduli kaya atau miskin. 

Urusan bagi-bagi duit ini, Pemerintah Aceh tentu lebih paham teknisnya. Dengan syarat, masyarakat tidak boleh keluar dari Aceh hingga pandemi mereda. Semua kebutuhan Aceh akan dipasok oleh pemerintah. Jadi, Aceh tidak akan kekurangan bahan pokok karena ada dana pemerintah, triliunan rupiah, yang dikucurkan untuk menjaga daya beli masyarakat. 

Tapi langkah-langkah pencegahan itu tidak dilakukan secara maksimal. Tidak ada upaya menggandeng epidemiolog untuk menekan penyebaran. Pendekatan yang diambil cenderung klenik. Langkah yang diambil kemudian sangat berisiko mematikan putaran ekonomi Aceh yang lemah. Bahkan anggaran yang ada tidak bisa dimaksimalkan. 

Saat ada kesempatan untuk membangun ribuan rumah duafa, Pemerintah Aceh dan rekan mereka di Parlemen Aceh malah sibuk mengurusi urusan pemakzulan. Hanya karena berebut kavling proyek, digelarlah drama yang menguras energi sehingga lupa terhadap hal penting dalam mengelola pemerintahan. 

Jangan lupakan juga rentetan bencana alam di Aceh. Banjir yang datang terus menerus sepanjang tahun lalu menimbulkan kerugian dan menyebabkan kepala keluarga tak bisa mencari rezeki. Belum lagi praktik korupsi yang angkanya dan kualitas kejahatannya terus meningkat. 

Angka kemiskinan di Aceh ini terkait pula dengan peningkatan jumlah orang kaya di Aceh. Di masa yang akan datang, Badan Pusat Statistik perlu juga menunjukkan grafik berapa banyak orang kaya baru di Aceh selama 2020 dan berapa signifikan kenaikan harta kekayaan mereka. 

Jadi, sebelum terlalu cepat menuding hidung orang lain, para pejabat dan orang-orang hebat di Aceh harus berani bertanggung jawab. Termasuk menjelaskan kepada istri dan anak mereka dari mana asal muasal uang yang mereka dapatkan. Alam itu penuh keseimbangan. Saat terjadi kemiskinan di satu sisi kelompok masyarakat, tentu ada kenaikan kekayaan di sisi lain. 

Pemkab Bener Meriah _Ramadhan

Komentar

Loading...