Unduh Aplikasi

Satu Suara Merayu Istana

Satu Suara Merayu Istana
Ilustrasi: pulo kambing.

PENOLAKAN Pemerintah Indonesia untuk merevisi Undang-Undang Pemilihan Umum harus disikapi dengan bijaksana. Penolakan itu jangan sampai membuat masyarakat Aceh kehilangan muka dan pemerintah pusat enggan memberikan kesempatan kepada Aceh untuk menjalankan pemilihan kepala daerah pada 2022.

Sesuai Undang-Undang Pemerintah Aceh, Aceh memang berhak untuk melaksanakan pemilihan sesuai jadwal, yakni lima tahun sekali. Sikap tegas Komisi Independen Pemilihan Aceh untuk tetap menjalankan aturan itu harus didukung dengan sekuat tenaga oleh Pemerintah Aceh dan Dewan Perwakilan Rakyat Aceh.

Keputusan pemerintah pusat itu memang bukan hal yang mengejutkan. Apalagi partai-partai politik penguasa, baik di pemerintah maupun di parlemen, sepertinya lebih nyaman untuk melaksanakan pilkada di tahun yang sama dengan pemilihan presiden dan pemilihan anggota legislatif. 

Jika menilik kekhususan Aceh, melaksanakan Pilkada 2022 tentu tidak bertentangan dengan aturan manapun. Artinya, saat berbicara tentang Aceh, aturan yang digunakan adalah UUPA, kecuali beberapa hal yang dikecualikan, seperti urusan keamanan atau keuangan. 

Aceh berhasil menerapkan kekhususan itu pada saat memutuskan untuk melaksanakan Qanun Lembaga Keuangan Syariah. Tak peduli seberapa besar kemampuan finansial bank yang ada di Aceh, mereka tetap harus patuh dan taat kepada isi Qanun LKS yang mengharuskan seluruh perbankan menjalankan sistem perbankan syariah di Aceh. 

Tapi, berkaca para sejumlah polemik yang muncul tentang keharusan konversi itu, hendaknya keinginan untuk melaksanakan Pilkada 2022 tidak sekadar disuarakan oleh dua atau tiga lembaga saja. Keinginan untuk melaksanakan perintah UUPA itu harus pula disuarakan oleh politikus Aceh di Dewan Perwakilan Rakyat di Senayan dan pengurus-pengurus partai politik nasional di Aceh. 

Semua pihak harus menyatakan sikap untuk melaksanakan Pilkada 2022. Sehingga energi yang terkumpul dapat digunakan untuk “merayu” pemerintah pusat agar tetap menghargai Aceh dan memberikan keleluasaan bagi Aceh untuk menjalankan UUPA meski tidak seragam dengan keputusan yang berlaku di wilayah Indonesia lain.

Komentar

Loading...